Bawa Parang, Warga Siap Lawan PT MHP

Sejumlah warga menjaga kebun mereka yang kabarnya akan digusur oleh pihak PT MHP

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Ratusan warga dari beberapa desa masing-masing Desa Veteranjaya, Banumas dan bebebrapa desa lainnya di Kecamatan Martapura dan BP Peliung Kabupaten OKU Timur bersiaga untuk memberikan perlawanan terhadap perusahaan perkebunan PT Musi Hutan Persada (MHP) yang akan melakukan penggusuran tanaman karet warga yang diklaim oleh perusahaan masuk dalam lahan perusahaan.

Dengan berbekal senjata tradisional seperti parang dan kayu, warga yang sebelumnya sudah mendapati tanaman karet mereka digusur menggunakan alat berat langsung berkumpul dan bersiap melakukan perlawanan jika penggusuran dilanjutkan pihak perusahaan. Namun hingga menjelang malam, situasi kembali aman karena setelah beberapa jam menunggu pihak perusahaan tidak melanjutkan penggusuran sehingga akhirnya warga memilih untuk membubarkan diri dan bersiap untuk melakukan perlawanan jika penggusuran dilanjutkan.

Emosi warga memuncak karena mendapati ratusan tanaman karet mereka sudah berusia diatas enam tahun dan siap sadap digusur oleh perusahaan. Ratusan batang tanaman karet warga ditumbangkan menggunakan alat berat hingga akarnya tercabut.

“Beberapa waktu lalu perusahaan  menggusur tanaman karet warga menggunakan alat berat. Mereka menggusur ketika kami sedang tidak ditempat. Kabarnya hari ini mereka akan melakukan penggusuran lagi. Kami akan melakukan perlawanan jika memang mereka mau menggusur tanaman karet kami. Perusahaan terlalu arogan dalam hal ini. seharusnya mereka tidak melakukan penggusuran hingga masalah ini selesai,” ungkap Rozi Perwakilan warga ketika diwawancarai.

Menurut Rozi, semestinya pihak perusahaan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang sebelum semua permasalahan selesai. Saat ini kata dia, lahan tersebut masih dalam sengketa dan belum ada titik temu. Rozi menceritakan awal mulanya lahan tersebut dibuka pada tahun 2002 dengan luas sekitar 250 Hektare (Ha).

“Saat itu lahan ini dikerjasamakan dengan masyarakat dengan pola Membangun Hutan Rakyat (MHR) dengan perjanjian bagi hasil 40/60 setelah dipotong komponen biaya pembangunan. Dalam perjanjian tersebut hanya berlaku dalam satu kali tanam. Jika akan dikelola lebih lanjut maka harus ada kesepakatan dari pengelola pertama. Namun kenyataannya setelah panen pertama pihak perusahaan langsung melakukan penggarapan tanpa adanya kesepakatan dan berlanjut hingga saat ini,” kata dia.

Kasus sengketa lahan di PT MHP ini kata dia, sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Lahan milik warga yang ada di lokasi perkebunan diklaim pihak perusahaan sehingga seluruh aktifitas warga dihalangi dan tanaman warga ditebang dengan alasan pembersihan hutan.

Sementara Kepala Unit PT MHP Martapura Ir Hanadi Panca Putra ketika dikonfirmasi membantah pihaknya melakukan penggusuran tanaman warga karena kata dia, yang dilakukan perusahaan adalah penyelamatan tanah negara.

“Jadi perlu dijelaskan  bahwa itu bukan penggusuran. Tidak ada penggusuran. Yang ada adalah menyelamatkan tanah negara sesuai dengan amanat undang-undang dan SK menteri. kita tidak bisa menanam tanaman industri kalau masih ada tanam tumbuh yang menganggu tanaman kita,” katanya.

Apa yang dilakukan masyarakat dengan menanam dengan tanaman karet dan lainnya yang menganggu pertumbuhan tanaman industri tentunya harus dibersihkan dan hal itu tidak dibenarkan. Perusahaan kata dia, sudah memberikan keringanan kepada warga untuk menanam tanaman kholtikultura seperti cabai, dan sebagainya dan melarang tanaman karet dan tanaman lainnya.

“Disana semuanya adalah tanah hutan negara dan bukan tanah masyarakat. Penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya menganggu aktifitas lahan tanaman industri. Menurut tim PHS dilapangan, lahan yang sudah dibersihkan saat ini sekitar 1 Ha. Namun ada kemungkinan pembersihan dilanjutkan karena masih ada sekitar 6-7 Ha lahan milik negara yang masih ada tanaman warga,” katanya.

Namun kata dia, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembersihan lahan tersebut akan dilakukan karena perusahaan saat ini masih melihat ketersediaan bibit terlebih dahulu.

“Jadi jika bibit cukup, tidak menutup kemungkinan pembersihan akan kita lakukan kembali di lahan yang masih ditanami. Saat ini total seluruh lahan yang digarap PT MHP seluas 8.434 yang terdiri dari hutan tanaman industri, sarana konservasi, danau sawah, termasuk jalan,” katanya.

MHP juga kata dia, sudah menjalankan Program MHBN amanah bersama dalam management perusahaan, dalam kerjasama tersebut warga juga mendapatkan Jasa Produksi, Kerja dan Jasa Management.