Kholid Ultimatim Sekolah tak Lakukan Pungli

HM Kholid MD

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Bupati OKU Timur HM Kholid MD menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap oknum sekolah yang melakukan pungutan terhadap siswa dalam bentuk apapun pada tahun ajaran baru 2017 mengingat seluruh biaya sekolah saat ini sudah dibebankan pada negara.

Menurut Kholid, tahun ajaran baru kerap dijadikan sebagai mement pihak sekolah untuk mengambil sejumlah pungutan yang mau tidak mau harus disetujui oleh orangtua siswa yang tentunya akan memberatkan wali murid itu sendiri.

“Sekarang adalah tahun ajaran baru . Saya melarang keras pihak sekolah melakukan pungli dalam tahun ajaran baru ini dalam bentuk apapun. Kita sudah gratiskan pendidikan. Untuk apa ada program bantuan gartis pusat, provinsi, kalu masih saja ada biaya yang memberatkan orangtua siswa,” tegasnya.

Terlebih kata Kholid, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten OKU Timur baik negeri maupun swasta saat ini sudah menerima dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Provinsi. Tujuan dari dana BOS tersebut adalah membebaskan Pungli di sekolah. Untuk itu, jika masih ada sekolah yang melakukan Pungli, maka sekolah bersangkutan perlu dievaluasi dan termasuk oknun yang berada didalamnya,” tegasnya.

Pemkab OKU Timur melalui Dinas Pendidikan kata dia, tidak pernah melegalkan Pungli terhadap siswa oleh sekolah dalam bentuk apapun. Jika ada indikasi pungli di sekolah maka Kholid meminta agar segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan atau kepada dirinya agar pemerintah bisa segera mengambil sikap.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur, M Ali membenarkan pihaknya sudah mendapatkan perintah agar mengawasi sekolah terutama saat peneriman murid baru. Selain dilarang mengambil pungutan kata dia, sekolah juga tidak diperkenankan menambah jumlah murid dari jumlah maksimal sebanyak 36 siswa.

“Kita melarang pihak sekolah menambah lokal dan menerima murid melebihi batas ketentuan, kita akan hidupkan lagi kehidupan sekolah swasta. Ini bertujuan agar sekolah swasta tetap ada murid,” katanya.

Sementara Kepala Sekolah SMA N 1 Martapura, Dancik Marbun membenarkan pihaknya mewajibkan siswa untuk memakai lima baju seragam sekolah seperti putih abu-abu, baju batik, baju muslim, baju pramuka, dan baju olahraga dengan biaya sekitar Rp. 500-600 Ribu persiswa.

“Baju tersebut dibeli siswa saat ajaran baru masuk sekolah, namun bagi murid yang tidak mampu bisa dicicil.Tapi pihaknya membantah kalu di sekolah tersebut ada pembelian bangku melalui belakang. Kita sesuai aturan dalam satu kelas jumlah murid kita 35-36 siswa,” katanya.