Anggota DPRD Ikuti Sosialisasi Pengampunan Pajak

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja Senin (19/9/2016) melaksanakan sosialisasi Tax Amnesti pajak usai pelaksanaan Paripurna DPRD.

Dalam sosialisasi tersebut sejumlah anggota DPRD yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengampunan pajak tersebut mengajukan berbagai pertanyaan. Seperti yang diungkapkan anggota DPRD dari Fraksi PDIP Sugeng Carvindo yang mengaku kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai pengampunan pajak tersebut.

Pertanyaan lainnya disampaikan anggota DPRD dari Partai Golkar Andi Saiban yang menanyakan status rumah dan kebun karet yang dibeli dari hasil kredit. Selain itu, dia juga menanyakan apakah harta warisan juga wajib dilaporkan dalam amnesti pajak tersebut.

Menanggapi pertanyaan sejumlah anggota DPRD tersebut, Kepala KPP Pratama Baturaja, Ahmad Yani mengatakan, pada dasarnya amnesti pajak bertujuan untuk memulangkan aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Karena anggaran pemerintah 75 persen berasal dari pembayaran pajak.

“Anggota dewan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima disamping sebagai anggota DPRD. Selain gaji penghasilan lain yang diterima juga harus dilaporkan. Termasuk harta kekayaan yang dimiliki yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan,” katanya.

“Sedangkan untuk harta warisan yang didapat, jika selama ini belum dilaporkan maka tetap ikut amnesti pajak. Demikian juga dengan rumah dan kebun yang dibeli secara kredit tetap dilaporkan berikut dengan kreditnya (piutangnya, red),” sambungnya.