Sembilan Lembaga Non Struktural Dibubarkan Jokowi, ini daftarnya…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur

KABAROKUTIMUR.COM, JAKARTA – Sebanyak 9 lembaga non struktural dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo karena dianggap tumpang tindih dengan lembaga ataupun kementerian lain.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, para pegawai dari kesembilan lembaga tersebut yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikembalikan ke kementerian terkait dengan lembaga tersebut.

“Sebenarnya badan ini tidak terlalu banyak pegawainya. Yang pegawai ASN-nya lebih kurang hanya 10 sampai 20 orang per-badan. Ini kita kembalikan lagi ke kementeriannya masing-masing. Jadi tidak ada masalah,” kata Asman saat jumpa pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Sementara itu, lanjut Asman, untuk pegawai honorernya akan diselesaikan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Asman mengaku pihaknya belum mengetahui lebih jauh soal besaran efisien anggaran karena pembubaran 9 lembaga non struktural ini.

“Ini belum kita hitung secara total. Nanti saya akan menyampaikan total hitungannya secara detail. Karena tadi secara efisiensi saja baru kita lakukan, tetapi secara total keseluruhan belum kita lakukan perhitungannya. Karena kita fokus apakah fungsinya. Karena sudah dilakukan oleh kementerian terkait. Sementara badan ini melaksanakan tugas yang sama. Sehingga ada tumpang tindih di sini tugas dan fungsinya. Maka dari itu kita lakukan pembubaran. Kita fokus ke situ,” jelasnya.

Menurut Asman Abnur jumlah lembaga negara awalnya 127 lembaga non struktural yang berdiri di Indonesia. Pada tahun 2014, sebanyak 10 lembaga dibubarkan. Kemudian pada 2015 ada 5 lembaga dibubarkan. Di 2016 ini, sebanyak 9 lembaga kembali dibubarkan.

“Adapun 9 lembaga non struktural yang tadi sudah mendapat persetujuan rapat,” kata Asman

Asman menjelaskan, 9 lembaga non struktural tersebut yakni:

  1. Badan Benih Nasional.
  2. Badan Pengendalian Bimbingan Masal.
  3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
  4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
  5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
  6. Dewan Kelautan Indonesia.
  7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas.
  8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
  9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

    Sedangkan alasan dibubarkannya sembilan lembaga negara tersebut kata dia, disebabkan karena

“Pertama, sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden tadi fungsi dan tugas badan ini ternyata sudah ada diamanahkan oleh lembaga terkait, kementerian terkait. Untuk itu seperti nomor satu dari Badan Benih Nasional kita kembalikan kepada lembaga  pemerintah yang di bidang pertanian yaitu Menteri Pertanian. Dan begitu seterusnya untuk itu semua badan-badan yang sudah kita bubarkan itu kita kembalikan fungsinya dan kita integrasikan kembali kepada badan-badan yang mengkoordinasikan di bidang yang kita bubarkan itu,” jelas Asman.

Sumber: detik.com