Diminta DPRD Kembalikan Pejabat, Bupati Minta DPRD Hormati Ranah Esksekutif

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Bupati OKU Timur HM Kholid MD meminta kepada anggota DPRD untuk tidak mencampuri urusan pemerintahan mengingat ranah legislatif dan eksekutif berbeda. Hal itu ditegaskan Kholid saat rapat paripurna dimana beberapa anggota DPRD meminta kepada Bupati untuk membatalkan pelantikan Pejabat Struktural beberapa waktu lalu karena menurut mereka telah melanggar kesepakatan antara Legislatif dan eksekutif dalam hal pelantikan tersebut.

Menurut Kholid, jika memang tidak tepat, pelantikan tersebut bisa saja dibatalkan jika tidak sesuai dengan ketentuan mengingat pelantikan tersebut dilaksanakan karena adanya instruksi ASN untuk melakukan pembahasan APBD.

“Jika memang tidak sesuai, mari kita lakukan perbaikan bersama dan saya siap untuk diperbaiki jika memang ada yang salah,” katanya.

Namun Kholid menghimbau agar perbaikan dilakukan pada ranah masing-masing seperti ekslusif memperbaiki ranahnya dan legislatif memperbaiki ranahnya sendiri.

“Mari kita perbaiki apa yang menjadi ranah ekslusif dan apa yang menjadi ranah legislatif. Titik permasalahannya terletak pada Perda No 6 tahun 2016 yang sebelumnya sudah dievaluasi oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Dalam rapat paripurna pengantar Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2017 Senin (21/11/2016) sempat memanas karena anggota DPRD sepakat pejabat yang dilantik pada 10 November 2016 lalu dikembalikan pada posisi semula. DPR menilai pelantikan tersebut mengangkangi kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pansus I DPRD OKU Timur bersama eksekutif.

Sementara Ketua Pansus I Fenus Antonius, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat. Namun secara umum surat tersebut tidak rinci. Jika dicermati secara seksama kata dia, hasil evaluasi dari gubernur ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu.

“Eksekutif sudah mengangkangi keputusan bersama antara Pemkab dan DPRD yang semestinya harus dihormati,” terangnya.

Sementara salah satu pegawai yang meminta namanya tidak dituliskan mengaku kecewa dengan sikap anggota DPRD tersebut. Menurutnya, pelantikan merupakan kewenangan eksekutif dan bukan ranah legislatif.

“Saya mendengar di radio. Saya pegawai kecil namun rasanya rancu jika siapa-siapa pejabat yang akan dilantik harus meminta persetujuan DPRD terlebih dulu. Orang awam saja saya rasa mengetahui kalau pelantikan itu adalah wewenang pemerintah,” katanya.

Berikut tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: Wikipedia

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Wewenang dan Tugas

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

  1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak DPRD Kabupaten/Kota

  1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  2. Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.