932 Pejabat OKUT Kembali Dilantik.. Kholid: Jangan Ada Guru Bertitel MM

 

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Dalam waktu dua hari terakhir, pemerintah Kabupaten OKU Timur melakukan perombakan besar-besaraan terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah OKU Timur. Setelah sebelumnya pada Kamis (29/12/2016), Bupati OKU Timur melantik 152 pejabat eselon III dan IV, pada Jumat (30/12/2016) pelantikan kembali dilakukan. Kali ini dengan jumlah yang lebih besar lagi yakni mencapai hingga 780 pegawai. Total pejabat yang dilantik dalam dua hari terakhir sebanyak 932 pejabat.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di aula Bina Praja dilaksanakan oleh Bupati yang melantik 137 pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan yang terdiri dari Kepala Sekolah (Kepsek), Kepala UPTD, Pengawas dan Penilik. Sedangkan pelantikan kedua dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Drs Idhamto di Balai Rakyat terhadap 643 pegawai eselon III dan IV di lingkungan pemkab OKU Timur.

Ironisnya, pelantikan pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Bupati hanya diikuti oleh 92 orang yang semestinya berjumlah 137 orang. Para pejabat diknas tersebut tidak hadir dengan alasan pelantikan dilaskanakan bertepatan dengan hari libur sekolah.

Menurut Kholid, jenjang pendidikan tenaga pendidik harus linien. Tidak boleh lagi ada guru yang memiliki jenjang pendidikan Strata dua (S2) dengan gelar MM. Namun harus bergelar MPd atau Master Pendidikan. Karena jika tenaga pendidik tidak linien kata dia, maka dalam akreditasi akan hilang secara otomoatis.

“Proses transfer keilmuan itu mudah. Untuk mentransfer nilai kepada anak didik itu sulit karena harus ada imbal balik dari siswa berupa tingkat kecerdasan. Bagaimana kolaborasi proses belajar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, kerjasama baik antara guru dan wali murid wajib agar kualitas pendidikan kita makin membaik,” katanya.

Menurut Kholid, angka partisipasi pendidikan ditingkat dasar dan menengah harus didata dan diketahui. Karena ini akan berpengaruh pada kinerja Diknas. Untuk itu ini menjadi tugas pejabat yang sudah dilantik. Dengan mengetahui angka melek huruf kata dia, maka kita akan mengetahui jumlah angka buta huruf sehingga dapat memberikan konsep pendidikan yang jelas.

“Hingga enam bulan kedepan saudara-saudara sekalian yang dilantik hari ini dan kemarin agar memperlihatkan kinerja baik secara individual maupun organisasi. Karena selama kurun waktu tersebut akan dilakukan evaluasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Kholid menegaskan kepada seluruh pegawai untuk tidak pernah mencoba untuk membeli atau menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan untuk membeli atau mendapatkan jabatan tertentu.

“Selama saya menjadi Bupati, yang bersangkutan tidak akan saya kasih jabatan. Jadi jangan pernah mencoba untuk menyogok untuk mendapatkan jabatan,” katanya.

Sumber: Sriwijaya Post