Legalisasi Penggalangan Dana di Sekolah

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA – Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang didalamnya memberikan ruang yang lebar untuk adanya pungutan atau sumbangan warga belajar  untuk membantu berjalanya proses belajar disekolah   menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten OKU Timur melalui Sekertarisnya Himawan Bastari S.Pd  mengatakan, ada beberapa hal teknis yang perlu dijelaskan oleh Kemdikbud terkait gagasan yang disampaikan Mendikbud Muhadjir.

Salah satunya, sambung dia, terkait independensi komite sekolah,  Komite sekolah Pada aturan yang lama, penentuan anggota komite sekolah terdiri dari orangtua siswa, tokoh masyarakat dan akademisi dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga tetap berada di tangan kepala sekolah. Hal ini dikhawatirkan keberadaan komite sekolah tidak lagi independen.

“SK komite sekolah yang memberi kepala sekolah, nanti kalau kongkalingkong bagaimana? ini akan jadi masalah,” disinilah pemerintah harus benar benar mempersiapkan komite sekolah dengan cara mengauatkan lagi kelembagaan sekolah secara kualitas kelembagaan , tutur pria 35 tahun yang merupakan tenaga pendidik di Salah satu kecamatan di OKU Timur ini.

Kedua, lanjut dia, menyangkut mekanisme pemberian sanksi jika komite sekolah dan kepala sekolah melanggar aturan. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 hal itu tidak diatur sehingga menimbulkan pertanyaan.

“Siapa yang memberi sanksi itu harus dijelaskan oleh Kemdikbud karena dalam Permendikbud itu belum ada, karena hal ini penting,” tuturnya.

Ketiga, sambung dia, terkait transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban kebijakan penggalangan dana oleh komite sekolah. Dana terkumpul nantinya akan dimasukan ke dalam rekening sekolah atau komite sekolah.

“Mekanismenya bagaimana itu yang belum dijelaskan secara teknis. Lalu bila komite sekolah diminta membuat AD/ART, berarti komite sekolah seperti yayasan mendaftar ke notaris ada hak dan kewajiban. Karena untuk mencari dana harus punya yayasan (lembaga) tidak bisa individu,” paparnya.

Pada intinya kami memahami apa yang menjadi tujuan dari permendikbud nomor 75 tahun 2016 yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, hanya saja baiknya pemerintah dalam hal ini kemendikbud membuat instrument pelaksana secara detail dari peraturan ini agar sekolah tidak terjebak permasalahan dikemudian hari. (HBR 81).