Bupati OKUT: Saya Pribadi Kurang Sependapat, Jika Da’i Harus Bersertifikat

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA –Terkait adanya wacana Kementerian Agama yang akan melakukan pendataan serta berikan sertifikat terhadap seluruh da’i di Indonesia, membuat Bupati OKU Timur HM Kholid MD yang juga merupakan tokoh agama dan ulama di OKU Timur tak sependapat dengan adanya wacana tersebut. Pihaknya beralasan, di era modern saat ini bukan hal sulit lagi untuk palsukan sebuah sertifikat dan itu akan sangat mudah didapatkan oleh siapapun.

Kholid menilai, jika nantinya sertifikat tersebut terealisasi apakah hal itu bisa menjadi jaminan bahwa da’i yang bersertifikat mempunyai kemampuan dan pemahaman tentang agama lebih baik dari da’i yang tidak memiliki sertifikat.

“Untuk pribadi, saya sendiri kurang sependapat dengan adanya wacana tersebut. Namun untuk wacana itu kita serahkan semuanya dengan Menteri Agama (Menag), biarlah mereka yang mengurusnya,” terang Kholid, ketika dikonfirmasi Rabu (15/2/2017).

Menurutnya, hal seperti itu juga pernah terjadi pada era orde baru dimana jika ingin melaksanakan pengajian harus terlebih dahulu melapor kepada aparat yang dalam kepengurusannya sangat sulit. Bahkan tak pelak, acara yang sebelumnya sudah terkonsep sedemikian rupa terpaksa dibatalkan karena dinilai kurang memenuhi ketentuan yang berlaku disaat itu.

“Misalnya kita sudah terlanjur mengundang penceramah dari Jakarta, karena sulitnya mengurus perizinan maka terpaksa kita harus membatalkan acara,” ujarnya yang juga merupakan salah satu tokoh agama NU di OKU Timur.

Dalam kurun waktu sepekan terakhir, wacana Kementerian Agama tersebut begitu cepat mencuat dengan alasan mereka menerima masukan dari beberapa organisasi masyarakat. Meskipun begitu, penolakan terhadap wacana tersebut juga mengalir cepat ditengah masyarakat dan media sosial, karena banyak kalangan menilai wacana tersebut hanya akan memicu kesulitan bagi umat islam untuk mendapatkan pemahaman mengenai agama.

“Akan jadi hal yang tidak lucu, jika nantinya sholat Jum’at harus dibatalkan atau dipindahkan ke masjid yang lain hanya karena Khotib yang memiliki serttifikat tidak bisa hadir atau sakit. Sedangkan Khotib lain yang tidak miliki sertifikat tidak diperbolehkan berikan ceramah,” ungkap beberapa masyarakat.