Polres OKUT Terus Lakukan Pengawasan Terhadap Pendistribusian Pupuk

KABAROKUTIMUR.COM, MARTAPURA –Terkait kelangkaan pupuk dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Kapolres OKU Timur AKBP Audie S Latuheru, Kamis (23/2/2017) mengatakan, sejauh ini pihaknya masih belum menerima adanya laporan tentang indikasi penyimpangan maupun penimbunan pupuk di wilayah Bumi Sebiduk Sehaluan.

Dirinya juga katakan, akan terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk, mengingat kebutuhan pupuk sangat diperlukan dan akan terus meningkat penggunaannya terutama saat musim panen. Jika nantinya ada dan terbukti seorang oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan upaya penimbunan pupuk, maka akan segera ditindak sesuai hukum berlaku.

Terlebih, kelangkaan pupuk yang seolah menghilang dalam satu bulan terakhir ini menjadi pusat perhatian pemerintah, sehingga polisi harus terus memantau dan mengawasi hal tersebut.

“Hingga saat ini masih belum diketahui adanya penimbunan, akan tetapi anggota kita tetap terus lakukan pengawasa. Jika terbukti ada oknum yang melakukan penyimpangan dan menimbun, tentu akan kita tindak,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, dirinya menegaskan tidak perlu membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk, karenanya Polres OKU Timur sudah miliki Sat Reskrim.

“Sekali lagi Jika ada pelanggaran akan kita tindak, kita tidak pandang bulu siapapun nantinya yang terlibat,” tegasnya.

Terpisah, ketika dikonfirmasi, Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi  (Perpadi) OKU Timur, Faisal Habibur mengatakan, pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung penuh langkah pengawasan yang akan dilakukan pihak Polres OKU Timur.

Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi kali ini bukan karena adanya permainan. Namun kelangkaan ini terjadi berawal dari produsen dan adanya keselahan pada tranportasi dalam proses pendistribusian. Dirinya juga katakan, semestinya jika memang tranportasi yang jadi masalah agar segera dicarikan jalan keluarnya.

Saat ini  pupuk NPK produksi PT Pusri  belum mampu memenuhi kebutuhan petani. Pemerintah harus cepat mengambil kebijakan yang tepat.

“Sekarang kebutuhan pupuk susah sangat mendesak dan bisa dikatakan darurat. Maka dari itu, kita jangan hanya terpaku dengan PT Pusri saja, karena masih ada produsen pupuk lain yang diantaranya seperti Petrokimia, Gersik, Pupuk Kaltim, Kujang. Langkah cepat harus diambil pemerintah daerah guna selamatkan hasil panen, agar tidak terjadi gagal panen nantinya,” jelasnya.

Lebih lanjut Faisal katakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur melalui Dinas Pertanian sebaiknya juga mengirim surat ke Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), bukan hanya kepada PT Pusri saja.

“Karena sistem yang diterapkan sekarang sudah berubah, produsen pupuk itu bukan hanya PT Pusri saja tapi juga ada yang lain. Ada baiknya Pemkab OKUT segera kirimkan surat ke PIHC,” imbuhnya.