Permendikbud No 10 Tahun 2017 Berikan Perlindungan Pada Guru

loading...

KABARPENDIDIKAN – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 1 Maret 2017 lalu.Permendikbud ini  diharapkan bisa menjadi pegangan untuk guru. agar guru bisa lebih tenang dalam mengajar

Permendikbud tentang perlindungan guru yang baru saja dikeluakan merupakan instrument pelengkap dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 39 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, juga diperlukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual guru mengingat banyak guru yang menulis karya ilmiah dan membuat karya inovatif seperti buku pelajaran, buku referensi, alat peraga atau media pembelajaran, software, aplikasi, dan sebagainya.

Menurut sekertaris Ikatan Guru Indonesia IGI OKU Timur bahwa lahirnya Permendikbud Nomor 10/2017 memang jadi angin segar bagi tenaga pendidik. Akan tetapi, aturan ini tidak akan efektif ditataran grasroot jika pemahaman tidak sampai pada pihak-pihak terkait. baik itu pihak tenaga pendidik, orang tua siswa hingga pihak berwajib bila masuk ranah hukum.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata dia, banyak tenaga pendidik yang menjadi sasaran amukan dari orang tua siswa hingga diciduk kepolisian. Kebanyakan kasusnya terkait metode pengajaran.,Tentuentu kebebasan ini harus sesuai, terkadang ada juga intervensi di lapangan sehingga terjadi kontak fisik. Dan berujung di pengadilan karena polisi pun langsung bertindak atas laporan yang ada,” ujar Himawan pada media ini

Belum lagi, lanjutnya, ketidakjelasan harus mengadu dan meminta perlindungan ke siapa saat tenaga pengajar terkena masalah. Karenanya, kami meminta agar pihak Kemendikbud dan dinas pendidikan baik propinsi maupun kabupaten  segera melakukan sosialisasi hingga level bawah. “Kelemahan regulasi kita cuman satu, sosialisasi, makanya harus segera,” ungkap dia. sosialisasi ini mudah, bisa melalui kerja sama dengan organisasi guru, seperti IGI misalnya. Dengan begitu, angota kami bisa segera mengedukasi rekan sejawatnya terkait aturan baru yang dibuat untuk mereka. “Apalagi IGI di kabupaten OKU Timur sudah berdiri dan terus mengedukasi anggotanya lewat kegiatan kegiatan yang telah dilakukan selama ini

Terakhir Ikatan Guru Indonesia IGI OKU timur  berharap pada seluruh guru dan tenaga pendidik khususnya di OKU timur sesuai dengan pesan Kepala Daerah dan kepala dinas Kab OKU Timur untuk tidak berpikir bisa bertindak sesuka hati dan mengunakan kontak dan hukuman fisik secara langsung kepada sisiwa,apalagi setelah peraturan ini diterbitkan  Pungkasnya.

Penulis: Hbr Himawan Bastari