Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Timur saat mengambil sumpah jabatan 26 pejabat eselon II, III dan IV.

KABAROKUTIMIUR.COM | MARTAPURA – Sebanyak 26 pejabat struktural mulai dari eselon II III dan IV diambil sumpah jabatan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Timur Drs Idhamto Dipl Ing Jumat (31/3) diruang Bina Praja.

 Usai mengambil sumpah jabatan, Idhamto mengingatkan kepada seluruh pejabat yang agar bekerja dengan maksimal dan memperhatikan administrasi dengan baik sebelum mendapat teguran dari BPK dan inspektur.

Bahkan dalam kesempatan itu Idhamto langsung menyinggung bahwa administrasi sekretaris daerah selama ini tidak maksimal sehingga beberapa kali BPK dan Inspektur memberikan terguran.

 “Pejabat yang dilantik agar terus melakukan koordinasi sehingga apa yang dilaksanakan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam menyusun administrasi agar lebih teliti jangan sampai ada temuan seperti yang terjadi di sekretaris dewan,” katanya.

Para pejabat kata dia, agar lebih memperhatikan kinerja untuk hasil yang maksimal sehingga OKU Timur bisa lebih baik karena pemerintah akan menilai kinerja seluruh pejabat sebelum dilakukan pergantian pejabat lainnya jika dinilai ada pejabat yang tidak berkompeten dalam mengemban amanah.

“Pekerjaan dan pertanggungjawaban sebagai seorang pejabat bukanlah hal yang mudah. Semakin sulit pekerjaan maka hasilnya ditengah masyarakat akan semakin bagus,” jelasnya.

Sebagai ketua baperjakat Idhamto juga mengultimatum agar seluruh pajabat dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk melakukan mengganti pejabat yang bersangkutan.

“Setiap masukan yang diterima Pemkab OKU Timur dari manapun akan diterima dan ditelaah. Masukan itulah nantinya yang akan menjadi tolak ukur penilaian seorang pejabat,” jelasnya.

Sementra Sekwan DPRD OKU Timur, Hasbullah mengakui bahwa sistim administrasi yang ada di DPRD belum maksimal.

Namun dirinya akan berupaya sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan semua anggaran yang ada sehingga tidak ada temuan baik oleh BPK maupun inspektorat seperti sebelumnya.

“Pengeluaran-pengeluaran yang mendahului  memang harus  disiplinkan. Kalau memang anggaranya sudah ada silahkan dipakai. Namun  kalau belum ada jangan didahului. Sistem ini yang akan kita disiplinkan,” katanya.

Sumber: Sriwijaya Post