loading...

KABAROKUTIMUR.COM | MARTAPURA – Adanya agenda pihak PT KAI untuk membangun Double Track (Rel ganda, red) disepanjang ruas jalur perlintasan rel kereta api Kabupaten OKU Timur, saat ini telah masuk dalam tahap pengukuran lahan. Pasalnya, pembangunan double track tersebut memerlukan luas tanah sekitar 15 meter dari titik awal perlintasan lama. Tentunya hal itu berdampak pada sebagian besar rumah warga yang berlokasikan tak jauh dari bantaran ruas jalur perlintasan kereta api, yang terancam tergusur.

Berdasarkan informasi dilapangan, Jum’at (12/5/2017), pihak PT KAI sejauh ini telah melakukan pengukuran disetiap rumah warga yang tinggal dibantaran perlintasan rel kereta api, di Desa Kebunjati Barat RT/RW 04/04, Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur. Selain itu, nantinya pihak PT KAI juga akan membangun jalan trotoar dan saluran drainase.

Meskipun begitu, sebagian besar warga yang rumahnya terkena pelebaran pembangunan tersebut mengeluhkan kecilnya biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT KAI dengan nominal sebesar Rp. 250 ribu permeter.

“Aku pikir kemarin itu ganti ruginya yang dihitung berdasarkan luas bangunannya, ternyata yang diitung hanya luas tanah yang terkena gusuran. Kalau dengan nominal Rp 250 ribu per meter, pastinya tidak cukup buat bangun rumah lagi,” terang Dariono (45) warga sekitar yang mengeluhkan kecilnya biaya ganti rugi tersebut.

Pihaknya menambahkan, sebagian besar masyarakat yang bermukim diareal Desa Kabunjati Barat merasa kecewa dengan minimnya ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak PT KAI. Seharusnya, lanjut Dariono, biaya ganti rugi yang diberikan bukan hanya dihitung dari luas tanah per meternya, namun juga dilihat dari kualitas struktur bangunannya.

“Seharusnya ganti rugi itu jangan hanya dinilai dari itungan luas lahan yang terkena gusuran, tapi kualitas struktur bangunan rumah kami juga seharusnya dipertimbangkan,” lanjutnya seraya berharap adanya perubahan nominal biaya ganti rugi tersebut.

Hal senada juga dikatakan Jamil (29) warga yang sama, pihaknya mengatakan dengan minimnya biaya ganti rugi yang ditawarkan, hal itu tidak akan mencukupi untuk membangun rumah kembali.

“Saya merasa keberatan, dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Saya juga sangat berharap kepada PT KAI dan juga pemerintah Kabupaten OKU Timur agar dapat mempertimbangkan kembali kebijakan yang ditetapkan serta dapat memberikan solusi terbaik bagi kami,” imbuhnya.