Diduga Pungli, Oknum Lurah Dusun Martapura Dilaporkan Perangkatnya

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Sejumlah perangkat desa Kelurahan dusun Martapura, Kabupaten OKU Timur yang terdiri dari 18 RT dan 5 RW diketahui melaporkan oknum lurah berinisial RS ke pihak berwenang, karena diduga telah melakukan pemotongan terhadap gaji perangkat desa secara rutin disetiap bulannya.

Berdasarkan informasi dilapangan, pemotongan gaji perangkat Kelurahan tersebut menurut penuturan dari sejumlah perangkat sudah terjadi sejak oknum RS menjabat sebagai Lurah dusun Martapura.

Menurutnya, pemotongan yang sesuai kesepakatan sebelumnya hanya sebesar Rp. 25 ribu, yang rencananya diperuntukkan untuk membayar honor petugas kebersihan desa.

“Adanya pemotongan yang ditujukan untuk bayar petugas kebersihan memang kita sepakat. Sebelumnya kami disetiap bulannya terima gaji senilai Rp. 85 ribu, ternyata sekarang gaji kami sudah naik menjadi Rp. 140 ribu. Jadi sekarang gaji kami dipotong sebesar Rp. 30 ribu tanpa kita ketahui sebelumnya,” ungkap salah seorang RT setempat yang enggan sebutkan namanya, Jumat (19/5/2017).

Setelah mengetahui kalau gaji RT/RW ada kenaikan, lanjut dia, kemudian sejumlah perangkat sepakat untuk menanyakan dan mendesak langsung oknum lurah tersebut untuk mengakui hal yang dimaksud.

“Mungkin kalo kita tidak desak dia tidak akan mengakui. Kalau alasan dia kemarin, pemotongan itu dilakukan untuk pegawai Kelurahan yang masih berstatus honorer,” lanjutnya.

Menurut RT tersebut, saat ini seluruh perangkat RT maupun RW tengah diperiksa oleh pihak kepolisian Unit Pidana Korupsi, Mapolres OKU Timur.

Disisi lain, terkait hal ini oknum lurah yang bersangkutan membantah adanya dugaan pemotongan gaji RT/RW tersebut. Pihaknya menjelaskan, pemotongan yang dimaksud hanya sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya, yakni sebesar Rp. 25 ribu untuk RT dan 50 ribu untuk RW, yang nantinya diperuntukkan untuk membayar petugas kebersihan.

“Tidak ada pemotongan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah perangkat tersebut. Seluruh gaji dibayarkan sesuai ketentuan dan sesuai kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Jika ada pemotongan, kami semua berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah ditentukan oleh RT/RW,” terang RS, saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2017).

Sementara itu, Kapolres OKU Timur AKBP Irsan Sinuhaji melalui Kasat Reskrim didampingi Kanit Pidkor Arif Tanaya membenarkan pihaknya sudah menerima laporan dan memeriksa sejumlah perangkat kelurahan mulai dari RT dan RW. Namun Arif mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai materi pemeriksaan RT/RW tersebut.

“Perangkat desa mengetahui gaji mereka sekitar Rp. 140 ribuan. Padahal berdasarkan perbub Bupati, Gaji RT sudah naik menjadi Rp. 200 Ribu yang berlaku sejak Januari. Kita masih melakukan pemeriksaan mendalami untuk kasus ini,” ungkap Arif.