KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) OKU Timur atas nama Ir A Supardan terpaksa berbuka puasa di Rumah Tahanan Cabang Martapura menyusul pelimpahan tahap 2 dan penahanan yang dilakukan penyidik kejaksaan Negeri OKU Timur terhadap A Supardan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa bulan sebelumnya atas dugaan korupsi Dana diklat selama kurun waktu tahun 2013-2015 dengan kerugian negara sekitar Rp. 1 Miliar lebih Senin (29/5/2017)

Penyidik kejaksaan Negeri OKU Timur langsung melimpahkan A Supardan kepada Rutan Cabang Martapura setelah sebelumnya sempat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik selama beberapa jam terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Dengan didampingi pengacaranya tersangka keluar dari kantor kejaksaan negeri OKU Timur dengan mengenakan rompi berwarna orange menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan Cabang Martapura Senin (29/5/2017) Sekitar pukul 14.30.

Supardan yang berusaha menutup wajahnya menggunakan map warna merah tidak memberikan komentar terkait pemeriksaan dan penahanan tersebut. Dirinya langsung berjalan menuju mobil tahanan dengan dikawal penyidik kejaksaan dan didampingi oleh pihak pengacaranya.

Kejari OKU Timur Suhartoyo SH M.Hum didampingi Kasi Pidsus dan kasi Intel Indra Kurniawan SH ketika dikonfirmasi mengatakan, penahanan terhadap Kepala BPSDM tersebut sudah memenuhi sejumlah unsur baik subyektif maupun objektif. Penyidikan terhadap kepala BPSDM itu juga kata dia, sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu, namun karena adanya keterlambatan hasil audit BPKP terkait kerugian negara, maka pelimpahan tahap satu dan dua dilaksanakan tahun 2017.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan sesuai dengan hasil audit BPKP, kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai sekitar Rp. Miliar,” katanya.

Dikatakan Suhartoyo, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, modus yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan tidak menyetorkan seluruh pembayaran sewa balai diklat kepada pihak provinsi yang sudah berlangsung selama kurun waktu 2013-2015. Selain itu, modus lain yang digunakan tersangka adalah dengan mendirikan koperasi yang dikelolanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

“BPSDM ini berada dibawah naungan dinas Pertanian Provinsi disini namanya balai diklat, sebagai penglola badan pelatihan, namun hasilnya dari balai tersebut tidak disetorkan ke kas provinsi,” kata Suhartoyo.

Berdasarkan perhitungan kata dia, kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka setiap tahunnya mencapai hingga Rp. 300 Juta lebih. Jumlah tersebut dari hasil balai diklat dan belum termasuk penyewaan lahan dan sejumlah pemasukan lain yang tidak disetorkan tersangka kepada provinsi.

“Untuk saat ini baru satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan adanya tersangka lain sangat kecil karena berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pemotongan baik hasil diklat maupun koperasi seorang diri,” katanya.