Proses Pembebasan Lahan Double Track PT KAI, Dinilai Warga Tidak Transparan

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Pembebasan lahan hampir disetiap wilayah yang ada di Kabupaten OKU Timur yang nantinya akan dibangun rel double track oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai masyarakat tidak transparan. Pasalnya, pembebasan dan pembayaran tanam tumbuh di wilayah Cidawang, Kelurahan Paku Sekunyit di anggap tidak transparan dan nilai yang diberikan sebagai ganti rugi berbeda dengan wilayah Kelurahan Sungai Tuha Jaya.

Seperti halnya yang diungkapkan Jured (50) salah seorang warga Cidawang yang mengaku dirugikan oleh pihak KAI yang akan mengganti tanam tumbuh miliknya namun nilai yang akan diberikan tersebut berbeda dengan ketentuan peraturan yang ada sebelumnya.

Menurutnya, kata Jured, selain nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan, pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dengan masyarakat juga dianggap tidak transparan. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengaku hanya disuruh menandatangani kwitansi kosong dan diberikan uang pada saat proses pembayaran ganti rugi tersebut berlangsung.

“Ganti rugi untuk jenis rumah permanen dengan pagar tidak ada perbedaan. Selain itu, untuk ganti rugi tanaman tumbuh seperti kelapa, kolam dan tanaman lainnya hanya dihargai senilai Rp 25 ribu perbatangnya,” katanya saat di wawancarai Rabu (2/7/2017).

Padahal, lanjut Jured, nilai ganti rugi tanaman tumbuh seperti jenis kelapa di wilayah Kelurahan Sungai Tuha dihargai senilai Rp 250 ribu perbatang, sedangkan untuk wilayah Cidawang Kelurahan Paku Sekunyit pohon kelapa perbatangnya hanya dibayar senilai Rp 25 ribu. Dirinya juga mengaku tidak akan persoalkan ganti rugi tanam tumbuh jika sejak awal PT KAI transparan dalam proses ganti rugi mulai dari kwitansi dan berbagai mekanisme lainnya.

“Kalau pun nilai ganti rugi di Cidawang dengan Sungai Tuha sama besarannya, mungkin saya tidak akan persoalkan hal ini. Namun, karena saya rasa ada perbedaan yang aneh, saya putuskan untuk bersikeras melarang mereka menebang tanaman saya sampai proses ganti rugi itu jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut Jured katakan, awalnya PT KAI menawarkan nilai ganti rugi tanaman jenis kalitus tersebut sebesar Rp 25 Ribu perbatang. Karena dirinya menolak, pihak PT KAI pun menaikan tawaran tersebut Rp. 40 Ribu perbatang, karena dirinya masih tetap menolak dan meminta samaratakan dengan nilai di wilayah Sungai Tuha yakni sebesar Rp 250 ribu perbatang, PT KAI kemudian bersedia membayar Rp 80 ribu hingga kembali menaikan nilai tawar menjadi Rp 100 ribu perbatang.

“Saya tetap menolak karena memang tidak sama dengan daerah lain. Jika sama tentu saja saya tidak mempersulit. Perlu diketahui sebelumnya mereka juga tidak ada sosialisasi saat melakukan penggusuran itu, terakhir seingat saya PT KAI meminta untuk membayar Rp 2,5 Juta dan saya menolak karena saya meminta totalnya sebesar Rp. 3 Juta, namun mereka menolaknya juga. Dan saat ini saya putuskan untuk tidak mengizinkan siapun beraktifitas di lokasi tanam tumbuh saya sebelum proses ganti rugi selesai sepenuhnya,” jelasnya.

Selain itu, selama ini warga tidak tahu jika ada peraturan dan ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh tanam tumbuh, bangunan dan semua yang ada di tanah PT KAI sekalipun ada nilai dan akan dibayar oleh pihak KAI jika lahan itu dipergunakan. Selama ini warga hanya diberikan kwitansi kosong untuk ditandatangani, lahannya di ukur dan terakhir diberikan ganti rugi tanpa tahu peraturan yang sebenanrnya.

“Sebenarnya saya tidak ingin halangi proses pembangunan yang tentunya untuk kemajuan daerah. Akan tetapi transparansi itu sangat diperlukan sehingga nantinya tidak ada warga yang merasa dibohongi,” harapnya.

Sementara Khoirul warga sekitar lainnya membenarkan, memang pada saat proses ganti rugi tersebut dirinya hanya menandatangani kwitansi kosong dan tidak menerima penjelasan mengenai nominal sebelumnya. Selain itu, antara bangunan permanen dengan pagar diganti rugi oleh PT KAI dengan nilai yang sama yakni sebesar Rp. 250 per meternya.

“Mau gimana lagi, ini sudah terbilang rancu. Mungkin jika sejak awal masyarakat tau yang sebenarnya pasti mereka menolak. Namun karena masyarakat merasa tidak tahu dan takut, jadi hanya bisa diam saja dan tidak berani untuk satukan suara,” terangnya.