Pengerjaan Proyek Double Track Terancam Molor… Ini Dia Penyebabnya

Sejumlah warga yang mengancam memblokir proses pembangunan double track PT KAI jika proses ganti rugi tidak transparan.
loading...

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR –  Pembangunan proyek double track yang akan digunakan sebagai alternatif untuk membawa hasil tambang batu bara sehingga tidak menggunakan armada jenis mobil yang menganggu pengguna jalan umum sesuai dengan amanat Undang-undang di Kabupaten OKU Timur terancam molor.

Molornya pengerjaan pembangunan proyek double track tersebut disebabkan karena sebagian warga tidak mengizinkan penggusuran bangunan dan tanam tumbuh karena warga menilai pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak memberikan ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh sesuai dengan ketentuan yang ada.

Wakil Ketua DPRD OKU Timur Juniah yang sebelumnya sudah menjadwalkan pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT KAI pada Selasa (8/8/2017) merasa kecewa karena pihak KAI tidak menepati waktu. Bahkan warga memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (12/8/2017) kepada pihak PT KAI untuk melakukan pertemuan dan menjelaskan ketidaktransparan ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh. Warga akan melakukan sweeping dan pemblokiran proses pembanguan double track sementara hingga ada kejelasan mengenai ganri rugi tersebut.

Menurut sejumlah warga yang ditemui disepanjang lokasi pembangunan double track tersebut, proses ganti rugi bangunan dan tanam tumbuh cukup janggal, mulai dari perbedaan biaya ganti rugi antara wilayah Cidawang kelurahan Pangku Sekunyit dengan kelurahan Sungai Tuha hingga kwitansi kosong yang disodorkan petugas untuk ditandatangani tanpa ada nominal biaya ganti rugi yang dituliskan.

Selain itu kata warga, pihak KAI juga merasa terpaksa menerima ganti rugi meskipun dinilai tidak sebanding karena petugas yang datang sebelum melakukan ganti rugi mengatakan bahwa lahan yang ditempati adalah milik negara dan jika warga menolak untuk menerima ganti rugi, maka bangunan tetap akan digusur tanpa ada kompensasi.

“Namun ternyata ada peraturannya berapa besaran ganti rugi antara tanam tumbuh, mulai dari pohon kelapa, dan tanaman biasa. Demikian juga dengan bangunan permanen dan non permanen yang diganti rugi per meter persegi,” katanya.

Menurut Ismail warga RT 002 RW 004, Selasa (8/8/2017) saat menunggu keterangan pihak KAI, selain tidak transparan dalam proses ganti rugi, masyarakat juga diberikan kwitansi kosong dalam proses pembayaran. Selama ini warga yang bangunannya terkena proyek pembangunan double track hanya diberi tahu dan langsung disodori uang ganti rugi dan tandatangan kwitansi kosong.

“Kita sendiri tidak tahu bagaimana proses ganti rugi yang sebenarnya. Apakah dihitung per meter atau per bangunan tidak ada kejelasan dalam proses ganti rugi tersebut,” ujar Ismail saat melaporkan proses ganti rugi dengan Wakil Ketua DPRD OKU Timur Ir Hj Juniah MP Jumat (8/8/2017) didampingi Ketua RW serta Lurah Paku Sengkunyit, Lukito Ari.

Menurut Ismail, dirinya dan puluhan warga lainnya yang datang ke rumah wakil ketua DPRD tersebut bukan untuk menghambat atau menghalangi proses pembangunan double track. Namun mereka hanya menginginkan ada kejelasan dan transparansi dalam proses ganti rugi.

“Warga sebelumnya sudah menemui pelaksana pembangunan agar di mediasi untuk dilakukan pertemuan dengan PT KAI. Mereka berjanji akan bertemu hari ini Selasa (8/8/2017). Namun kenyataannya mereka justru tidak datang. tidak ada itikad baik dari PT KAI. Kami akan hentikan sementara proses pembangunannya selama belum ada kejelasan,” katanya.

Sedangkan Maidi warga lainnya menambahkan, masyarakat yang terkena dampak pembangunan double track memberi tenggat waktu hingga Sabtu (12/8) mendatang agar pihak PT KAI Tanjung Karang hadir dan menemui warga untuk memberikan kejelasan mengenai besaran ganti rugi.

Lokasi pembangunan Double Track yang terpaksa dihentikan karena warga merasa proses ganti rugi tanam tumbuh tidak transparan

“Jika tidak maka kita akan melaporkan hal ini kepada Ketua DPRD OKU Timur dan Polres OKU Timur mengenai manipulasi berupa kwtansi kosong yang dilakukan dalam proses ganti rugi. Kita tunggu sampai Sabtu nanti. Jika pihak PT KAI tidak mau menemui kita maka proses pembangunan akan kita tutup sementara,” katanya.

Sedangkan Herdik selaku Kontraktor dari PT Meg Mina yang hadir di kediaman Ir Hj Juniah mengaku, untuk wilayah Martapura total pembangunan double track sepanjang 4,5 kilometer dan yang sudah dikerjakan sepanjang 3 kilometer. Sementara yang melintasi pemukiman warga sepanjang satu kilometer.

“Kita selaku kontraktor memang belum melakukan pembangunan yang  ada di wilayah pemukiman warga, apalagi ada penolakan seperti ini,” ucapnya.

Sementara Pranoto selaku Humas PT KAI Tanjung Karang ketika dikonfirmasi mengatakan PT KAI tidak wajib untuk mengganti bangunan masyarakat ditanah milik PT KAI. Namun untuk pertimbangan rasa kemanusiaan akhirnya dibuat aturan SK Direksi PT KAI yang mengatur pemberian uang bongkar bangunan.

“Berdasarkan aturan Direksi PT KAI uang bongkar bangunan sebesar Rp. 250 Ribu per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 200 Ribu per meter persegi untuk bangunan semi permanen. Setiap pemberian uang bongkar pasti terlebih dahulu di ukur dan di saksikan oleh pemilik bangunan. Setelah itu di tandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kesepakatan. Baru diberikan uang bongkar bangunan. Mengenai indikasi besaran uang bongkar yang tidak sesuai silahkan laporkan kepada kami beserta bukti-buktinya,” tegasnya.