KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Guna memberikan dukungan sekaligus menyampaikan fungsi dari kejaksaan negeri kepada seluruh perangkat kepala desa yang tengah melaksanakan pembangunan menggunakan dana APBN, Kajari OKU Timur menggelar sosialisasi dana desa dan TP4D kepada ratusan kepala desa dilingkungan pemkab OKU Timur, Kamis (24/8/2017) di ruang Bina Praja.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, turut dihadiri wakil bupati OKU Timur, Fery Antoni SE, Sekretaris Daerah (Setda), sejumlah Asisten serta Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Suhartoyo SH M.Hum.

Dihadapan ratusan kepala Desa, Suhartoyo memaparkan fungsi Kejaksaan sekaligus menghimbau agar seluruh perangkat desa tidak perlu merasa takut selama dalam proses pembangunan dana desa tidak melakukan kesalahan.

“Adanya penegak hukum tentunya ditunjuk untuk mengawal pembangunan tentang hukum. Sekalipun nantinya ada suatu hal yang menyimpang, maka kami wajib menunjukkan serta mengarahkan dan membenarkan,” terangnya.

Lanjut Suhartoyo, TP4D lahir dalam rangka mencegah agar nantjnya dalam penggunaan dana desa tidak terjadi penyimpangan, karena apabila hal itu terjadi maka secara tidak langsung akan menjadi persoalan yang sangat panjang dan luas. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap agar sekiranya seluruh kepala desa dapat melaksanakan pembangunan menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya tegaskan kepada seluruh kades yang hadir dalam forum ini, agar tidak memberikan uang kepada anggota-anggota saya. Jika nantinya ada yang meminta, segera laporkan kepada saya. Kami juga ucapakan terimakasih karena telah ditunjuk sebagai pengawas dalam TP4D dan pastinya kami ikhlas memberikan bantuan serta masukan,” lanjutnya.

Bahkan, lebih lanjut Suhartoyo katakan, pihaknya meminta kepada seluruh kepala desa agar tidak melayani siapapun yang meminta materi dengan mengatasnamakan Kejaksaan OKU Timur.

“Misalnya, sekalipun itu pak Bupati, jika meminta materi mengatasnamanakan Kejaksaan OKU Timur, hal itu tidak perlu dilayani. Pergunakan dana yang ada untuk realisasikan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat banyak,” jelasnya.

Tak lupa, Suhartoyo juga berikan himbauan kepada seluruh kepala desa untuk tidak merasa takut saat mendapatkan surat panggilan klarifikasi dari pihak kejaksaan. Karena kata dia, jika kepala desa enggan datang, maka petugas akan kesulitan untuk mengetahui kebenaran dari laporan masyarakat yang mereka terima sebelumnya.

“Ketika ada laporan, kami sangat membutuhkan klarifikasi mengenai kebenaran atas laporan masyarakat. Jadi kami harap kepala desa bisa datang dan jelaskan dengan petugas kejaksaan apa yang sebenarnya terjadi sehingga nanti bisa dibenahi dan diperbaiki,” imbuhnya.