Ini Dia Yang Tidak Gratis Dalam Pembuatan Sertifikat Prona

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Pembuatan sertifikat Program Nasional Agraria (prona) di Kabupaten OKU Timur sejak Januari-September sudah melampaui target yang ditentukan oleh BPN Pusat Kemendrian Agraria dan Tata ruang. BPN pusat menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Timur menyelesaikan sertifikat Prona sebanyak 9.500, namun hingga pertengahan tahun jumlah tersebut sudah melampaui apa yang telah ditargetkan.

“Dari Januari-September sertifikat prona sudah melebihi target yang telah ditentukan. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah membuat target tersebut sangat cepat terpenuhi bahkan saat ini sudah melampui target,” ungkap Kepala BPN OKU Timur Alkausar Selasa (5/9/2017).

Menurutnya, pembuatan sertifikat prona merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dengan biaya pengolaan penyelenggaraan Prona, seluruhnya dibebankan didalam APBN pada alokasi DIPA APBD BPN RI.

“Sementara biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak-alat bukti perolehan-penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB atau PPh menjadi tanggung jawab peserta Prona atau masyarakat yang akan membuat sertifikat dengan menggunakan prona,” jelasnya.

Selama empat tahun terakhir kata dia, BPN OKU Timur mendapatkan jatah tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Bahkan dalam penyelesaian sertifikat prona BPN OKU mendapatkan predikat terbaik di Sumsel.

“Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan keinginan masyarakat yang sangat tinggi dalam memiliki sertifikat, disamping itu penyelesaian sertifikat prona juga mendapatkan predikat terbaik di Sumsel,” jelasnya.

Pihaknya berharap masyarakat dapat memperhatikan tanahnya masing- masing. Kuasai fisik tanahnya serta pemasangan batas tanahnya agar diperhatikan.

Sertifikat Prona tahun 2017 pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Timur melampaui target dari yang diinstruksikan BPN Pusat Kemendrian Agraria dan Tata ruang sebanyak 9.500. Demikian diungkapkan ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKUT Alkausar Selasa (5/9/2017).

Menurut Alkausar, sejak bulan Januari-September tahun 2017 sertifikat prona sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal itu disebabkan karena antusias dan kebutuhan masyarakat dalam membuat sertifikat tanah sangatlah tinggi. Prona kata dia, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah.

“Untuk biaya pengolaan penyelenggaraan Prona semuanya dibebankan dari APBN pada alokasi DIPA APBD BPN RI. Sementara biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak-alat bukti perolehan-penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB atau PPh menjadi tanggungjawab peserta Prona,” katanya.

Dikatakan, selama empat tahun terakhir Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Timur mendapatkan jatah tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel). Bahkan dalam penyelesai sertifikat prona tersebut BPN OKU mendapatkan predikat terbaik di SumSel.

“Ini didukung faktor keinginan masyarakat yang cukup tinggi untuk memiliki sertifikat, disamping itu penyelesaian sertifikat prona juga mendapatkan predikat terbaik di Sumsel,” jelasnya.