Ratusan Juta Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan Negeri OKU Timur

Kejaksaan negeri OKU Timur menandatangani MoU dengan sejumlah OPD dalam penanganan kasus Perdata dan TUN.

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir sudah berhasil memulihkan keuangan negara ratusan juta yang tidak dibayarkan oleh pihak ketiga kepada negara setelah sebelumnya terjadi kelebihan bayar dalam pengerjaan proyek di OKU Timur. Demikian diungkapkan Kepala Kajari OKU Timur Suhartoyo SH MHum usai menandatangani MoU dengan sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam penanganan dan penyelesaian masalah perdata dan tata Usaha negara di OKU Timur Kamis (28/9/2017).

Suhartoyo mencontohkan sebuah pengerjaan proyek yang sudah selesai namun tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya menghabiskan uang tidak seperti jumlah yang dibayarkan sehingga pihak ketiga harus mengembalikan uang kepada negara sejumlah yang ditentukan oleh BPK.

“Nah, terkadang pihak ketiga enggan untuk mengembalikan uang. Jadi pemerintah bekerjasama dengan kejaksaan untuk menagihnya. Sejak MoU dilaksanakan kita sudah berhasil memulihkan keuangan negara ratusan juta,” katanya.

Menurut Suhartoyo, kelebihan bayar kepada pihak ketiga yang akan ditangani oleh kejaksaan hingga saat ini diperkirakan mencapai diatas 500 Juta rupiah. Pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga untuk memberikan keterangan mengenai pengembalian uang tersebut.

“Jadi ada yang ketika kita panggil mereka tidak mau datang justru malah yang datang adalah surat tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran. Namun tetap saja yang bersangkutan harus memberikan klarifikasi,” ujarnya.

Pemain Dadu Kuncang Lari Tunggang Langgang Ketika Digrebek Polisi

Dalam MoU yang disepakati bersama tersebut kata dia, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada OPD yang terlibat kasus perdata dan Tata Usaha negara. Saat ini lanjutnya, Kajari OKU Timur memiliki tim dalam penanganan dan MoU dengan sejumlah OPD tersebut.

“Untuk kasus Perdata tentang  pemulihan keuangan negara. Sedangkan untuk Tata usaha negara berhubungan dengan putusan yang terjadi sengketa pemindahan dan pemberhentian operasi,” katanya.