Perusahaan Harus Daftarkan Pekerjanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

loading...

KABAROKUTIMUR.COM | OKUTIMUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKU Timur melaksanakan kegiatan fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja perusahaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Kegiatan dihadiri pengusaha perkebunan, pertambangan, dan jasa kontruksi yang ada di OKU Timur serta Narasumber dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumsel bagian kepala Seksi perselisihan, Firdaus. Kegiatan berlangsung dua hari dari hari Senin (12/3/2018) hingga Selasa (13/2/2018) yang diadakan pada ruang rapat Parai Puri Tanin Hotel, Kelurahan Sungai Tuha Kecamatan Martapura.

Kegiatan tersebut dilaksanakan agar menciptakan kenyamanan serta ketenangan bagi tenaga kerja dalam bekerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta memberikan pemahaman tentang arti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan dan hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha maupun pekerja, dan melaksanakan undang-undang nomor 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan pengelola jaminan sosial.

Untuk Menunjang Kemajuan Pemkab OKU Timur, Sejumlah Pejabat Eselon Dilantik

Sering Meresahkan Warga Dua Orgil Diamankan

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKU Timur Drs Elfiyan Syawal, MM melalui Sumar, SE selaku kepala bidang hubungan industrial sarat kerja dan jaminan sosial mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman guna menekan angka kecelakaan kerja dan mencegah potensi-potensi yang ada khususnya pada tenaga kerja, serta dipatuhinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Salah satu contoh, kendala selama ini para pekerja kontraktor ketika terjadi kecelakaan belum bisa langsung mengklaim ke asuransi BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka belum mendaftarkan diri pada awal pekerjaan dimulai. Kita berharap kepada semua kontraktor dan pekerja laiinya agar dapat mendaftarkan diri lebih awal ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum pekerjaan dimulai, sehingga ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja, baik dari berangkat sampai pulang kerumah bisa langsung melakukan klaim ke pihak BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Lanjut Sumar, hal ini dilakukan untuk mewujudkan suatu perusahaan yang senantiasa taat aturan dan selalu memperhatikan, serta mengutamakan norma-norma kerja serta keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Meningkatnya produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian yang disusul dengan meningkatnya pembangunan dan sejahteranya tenaga kerja.

Laporan Mantan Ketua Panwas OKU Timur Dinilai Tidak Tepat

Ikuti Dialog Nasional Dengan Kemenrist Dikti dan Menhub, Mahasiswa STISIP Bina Marta Diundang ke Jakarta

“Pengusaha, pengurus perusahaan, dan tenaga kerja harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk tercapainya produktivitas yang optimal dan meningkatnya kesejahteraan, namun tetap mengutamakan dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terlebih dahulu dalam rangka mewujudkan suatu perusahaan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Cecep Wahyudi selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) OKU Timur menuturkan, dengan diadakannya kegiatan ini semoga dapat memberi pembelajaran tetang Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja dalam ruang lingkup perusahaan di OKU Timur. Sehingga dapat meminimalisir Permasalahan ketenagakerjaan.

“Permasalahan yang kecil dapat diselesaikan di dalam perusahaan dengan membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang melibatkan pengusaha dan perwakilan pekerja. Kalau tidak sepakat baru dibawa ke pihak pemerintah dalam hal ini Disnakertran OKU Timur,” tutur Cecep Wahyudi seusai acara.

Massa Pendukung Tidak Puas, Ratusan Massa Gruduk Kantor KPU OKU Timur

Sat Narkoba Polres OKU Timur Ringkus Petani Pengedar Narkoba

Cecep menambahkan, selanjutnya untuk masalah Jaminan Sosial, agar seluruh perusahaan dapat mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja terhadap perlindungan dirinya dapat terjamin seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dll.

“Ini merupakan amanat UU dan merupakan kewajiban pengusaha untuk memfasilitasi ini,” tambahnya.