APK Paslon Gubernur Tidak Sesuai Aturan Harus Segera Dilepas

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Partai Politik dan Sat Pol PP telah menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) OKU Timur. Surat tersebut berisikan anjuran untuk menurunkan seluruh Alat peraga Kampanye (APK) yang ada karena melanggar dan tidak sesuai ketentuan. Tetapi sangat disayangkan surat tersebut tidak digubris oleh Parpol maupun Pol PP sehingga sampai saat ini APK calon gubernur dan Wakil Gubernur masih bertebaran.

Menurut Ahmad Ghufron selaku Ketua Panwaskab OKU Timur didampingi Benny Tenagus dan Agus Purnawan, Kamis (22/2/2018) mengatakan seluruh Pasangan calon maupun partai tidak diperkenankan untuk membuat APK sendiri dan yang sudah terpasang harus segera dilepaskan karena telah melanggar. Sehingga kata dia, seluruh alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan mulai dari ukuran bentuk maupun letaknya yang ditentukan oleh KPU.

“Semua yang terpasang saat ini melanggar dan tidak sesuai ketentuan. Kita sudah menyurati parpol maupun Pol PP agar segera menurunkannya. Namun hingga saat ini tidak dapat respon,” katanya.

Lanjut kata Benny, Panwas hanya memberikan rekomendasi dan himbauan kepada Pol PP atau partai Politik untuk menurunkannya. Panwas pada dasarnya lanjut Benny, hanya bisa menyurati dan tidak bisa menurunkan secara langsung. Dirinya juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali. Kepada yang berwenang menurunkan APK tersebut mulai dari nama pasangan calon, lokasi hingga bentuk-bentuk yang diperbolehkan terpasang.

“Kami tidak berhak menurunkan secara langsung. Jika ada anggota sat Pol PP yang akan menurunkan, maka nanti kita hanya bisa mendampingi saja,” lanjut Benny.

Dari pantauan di lapangan, APK dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah banyak tersebar di berbagai lokasi baik di jalanan maupun di rumah-rumah warga. Meskipun APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan dan bukan merupakan APK resmi namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menurunkannya kendati APK yang ada melanggar.