2019 OKU Timur Akan Memakai Standar UMK

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Pada tahun 2018 ini Kabupaten OKU Timur masih memakai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan belum ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK). UMP yang masih menjadi patokan pengupahan itu karena Dewan pengupahan di OKU Timur baru dibentuk, maka perlu adanya rapat kerja serta masukan-masukan data dan ilmiah kepada bapak bupati untuk menetapkan UMK di tahun 2019.

Mengingat akan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKU Timur Melalui bidang hubungan industrial syarat kerja dan jaminan sosial bersama Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pakar Ekonomi, BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) OKU Timur melakukan rapat perdana membahas program kerja, dan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2019 mandatang.

“Nanti setelah memgumpulkan data baik dari inspansi dan survei lapangan serta menunggu pengesahan UMP Provinsi dan selanjutnya UMK kabupaten baru bisa di tetapkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKU Timur Drs Elfiyan Syawal, MM melalui Sumar,SE selaku kepala bidang hubungan industrial sarat kerja dan jaminan sosial.

Lanjut Sumar, selepas pelaksanaan rapat ini kedepan nanti akan dilakukan survei lapangan guna mengecek harga-harga sembako dipasaran. Selanjutnya nanti untuk pengusaha pasti akan mengajukan masukan-masukan sebelum ditetapkannnya UMK. Untuk tahun ini UMK Kabupaten masih memakai ketetapan UMP yang berkisar Rp. 2.595.000.

“Saat ini juga dengan adanya serikat pekerja tentu akan memberikan kontribusi yang positif salah satunya, pekerja akan lebih mengerti dengan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan yang mana jika pekerja sudah masuk dalam serikat pekerja akan dibela hak-haknya apabipa tidak dipenuhi oleh pengusaha,” lanjutnya.

Tak lupa dirinya juga memghimbau, Kalau para pekerja yang belum bergabung dalam serikat pekerja diharapkan bisa bergabung melalui unit masing-masing, seperti unit pertambangan untuk pekerja yang bekerja di pertambangan.

“Selanjutnya untuk pekerja perkebunan agar bergabung di unit bagian perkebunan, agar pekerja dapat mengetahui hak dan kewajiban pekerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC SPSI OKU Timur, Cecep Wahyudin, menyampaikan, bahwa ini merupakan kelanjutan dari audensi Perwakilan pekerja dan pengurus SPSI ke DPRD OKU Timur tahun lalu. Dan ia sangat bersyukur atas terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten OKU Timur.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati OKU Timur, DPRD OKU Timur terutama Komisi IV, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan APINDO OKU Timur atas perhatian dan supportnya sehingga Dewan Pengupahan Kabupaten tahun ini bisa terbentuk,” terangnya

Dirinya juga berharap, dengan Diadakannya Rapat Perdana Dewan Pengupahan Kabupaten ini, seluruh Anggota Dewan Pengupahan bisa bekerja sama, menyatukan suara dan merancang program kerja sehingga di Tahun 2019 nanti OKU Timur sudah ada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang perdana juga sebagai dasar pengupahan di daerah ini berdasarkan Hasil Survey Pasar, Nilai KHL dan komponan lainnya yang konkrit sesuai keadaan daerah kita. Perlu Kita ketahui bahwa tahun ini dan sebelumnya kita berpatokan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dasar pengupahan kabupaten.

“Kedepan, dengan adanya UMK maka patokan pengupahan itu berdasarkan UMK bukan UMP lagi yang mana lumrahnya nanti UMK akan lebih besar dari UMP. Namun, semua ini tidak terlepas dari kerjasama Seluruh Anggota Dewan Pengupahan yang terdari unsur Disnakertrans, Pakar Ekonomi, BPS, Desperindag, Apindo dan SPSI. Sehingga dengan adanya kajian-kajian itu UMK yand diterapkan nanti itu berdampak pada Karyawan bisa sejahtera dan tetapi Perusahan tetap Berkembang dan Maju,” harapnya.