APK yang Melanggar Ketentuan Diturunkan Secara Paksa

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 yang selama terpasang di sejumlah titik telah diterbitkan. Penurunan APK tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) OKU Timur bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Penurunan APK tersebut dilakukan di seluruh Kota Martapura Belitang dan jumlah lokasi lainnya di Kabupaten OKU Timur pada Jumat (2/3/2018).

Berdasarkan pantuan dilapangan, petugas mengalami kesulitan saat melepaskan baliho milik salah satu pasangan cagub dan cawagub. APK yang terpasang di ruas jalan Lintas Tengah Sumatera dengan ukuran besar dan tinggi beberapa meter serta lebar yang memotong jalan lintas.

Petugas terpaksa menunggu selama beberapa saat karena harus meminjam dan berkoordinasi dengan dinas perhubungan yang memiliki kendaraan crane untuk digunakan menurunkan APK tersebut.

“Karena kita kesulitan terpaksa kita menunggu. Tidak mungkin baliho ini diturunkan dengan cara di panjat. Resikonya terlalu besar. Jadi kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan,” kata Ghufron selaku
Ketua Panwaskab OKU Timur.

Penertiban APK tersebut dilakukan karena beberapa kali surat peringatan diturunkan oleh Panwas Kabupaten OKU Timur kepada Parpol maupun Tim Sukses untuk menurunkan APK yang tidak sesuai ketentuan. Penertiban APK tersebut dipimpin langsung oleh anggota Panwaslu OKU Timur, Kabid Satpol PP dan sejumlah panwascam sesuai dengan wilayah masing-masing.

Menurut Ketua Panwaskab OKU Timur Ahmad Gufron didampingi Beni dan Agus Purnawan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa penertiban APK tersebut sesuai dengan amanat undang-undang mengingat APK yang dipasang tidak diperkenankan berasal dari Pasangan calon atau Tim Sukses melainkan ditentukan oleh KPU.

“Mulai dari jumlah, besaran dan lokasi pemasangan APK sudah ditentukan. Jika ada yang melanggar maka akan kita turunkan bersama dengan Satpol PP,” katanya.

Selain itu lanjut Ghufron, sebagian besar baliho yang terpasang saat ini melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penurunan APK tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten OKU Timur tanpa terkecuali.

“Karena semua APK dan lokasi kampanye ditentukan oleh KPU. Ini sudah berlangsung sejak beberapa kali pilkada. Jadi calon tidak diperkenankan untuk membuat dan memasang APK sendiri,” lanjutnya.

Sementara itu Kabid Pol PP Edwar disela-sela penertiban menyampaikan, penertiban tersebut dilakukan atas permintaan panwas. Lanjut kata dia, hanya melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai titik-titik yang harus dilepaskan, semuanya ditentukan oleh Panwaskab OKU Timur.

“Surat sudah dilayangkan baik kepada partai maupun pasangan calon. Karena tidak diindahkan kita bertindak,” ujarnya.