Besarnya Nilai Harga KHL Menjadi Syarat Penentuan UMK 2019

loading...

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Untuk melengkapi persyaratan menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 Dewan Pengupahan Kabupaten OKU Timur melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) keberapa pasar tradisional di OKU Timur guna mengecek harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksanaan survei dilaksanakan di pasar Martapura, Rawabening, hingga pasar Belitang dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan Pengupahan OKU Timur Sumar didampingi ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), perwakilan Disdagrin, BPS dan pakar ekonomi.

Menurut Ketua Dewan pengupahan OKU Timur Drs Elfiyan Syawal melalui sekertaris Sumar mengatakan, pihaknya melakukan servei harga kebutuhan pokok guna menyesuaikan KHL ke pasar tradisional. Karena hal ini salah satu syarat guna menentukan besaran UMK pada tahun 2019. Survei harga ini akan dilakukan tiga tahap, tahap kedua nanti setelah hari raya idul fitri dan tahap ketiga akan dilakukan pada bulan Agustus, karena biasanya menjelang hari raya harga kebutuhan dipasaran sering naik.

“Setelah nanti dilakukan tiga kali survei, selanjutnya tinggal menunggu implasi serta menunggu ketetapan UMP provinsi. Hasil itulah yang nanti akan dirembukan kembali kepada pengusaha untuk menentukan berapa besaran UMK di OKU Timur,” katanya saat dibincangi wartawan seusai survei.

Selain itu juga Sumar menyampaikan, saat dilakukan survei, kondisi harga beras sekarang sudah mulai menurun. Sebelumnya harga beras mencapai Rp 12 ribu, namun pada saat kita survie harganya sudah Rp 11 ribu, bahkan ada yang Rp 10 sesuai kwalitasnya. Namun yang masih fluktuaktif (tidak stabil) adalah harga cabe.

“Mengapa kita lakukan survei, karena syarat untuk menentukan UMK untuk poin KHL harus mendapatkan data survei dari lapangan,” lanjutnya.

Sementara itu ditempat berbeda, Ketua SPSI OKU Timur Cecep Wahyudin didampingi Ketua Apindo OKU Timur Juanda menambahkan, dirinya berharap seluruh Anggota Dewan Pengupahan bisa bekerja sama, menyatukan suara dan merancang program kerja sehingga di Tahun 2019 nanti OKU Timur sudah ada UMK sebagai dasar pengupahan di daerah ini berdasarkan hasil survey Pasar, nilai KHL dan komponan lainnya yang konkrit sesuai keadaan daerah.

“Kedepan, dengan adanya UMK maka patokan pengupahan itu berdasarkan UMK bukan UMP lagi yang mana lumrahnya nanti UMK akan lebih besar dari UMP.Namun, semua ini tidak terlepas dari kerjasama Seluruh Anggota Dewan Pengupahan yang terdari unsur Disnakertrans, Pakar Ekonomi, BPS, Desperindag, Apindo dan SPSI. Sehingga dengan adanya kajian-kajian itu UMK yang diterapkan nanti itu berdampak pada Karyawan bisa sejahtera dan tetapi Perusahan tetap Berkembang dan Maju,” harapnya.

Kemudian dirinya juga memghimbau, bagi para pekerja yang belum bergabung dalam serikat pekerja diharapkan bisa bergabung melalui masing-masing unit. Seperti unit pertambangan untuk pekerja yang bekerja di pertambangan.

“Selanjutnya untuk pekerja perkebunan agar bergabung di unit bagian perkebunan, agar pekerja dapat mengetahui hak dan kewajiban pekerja,” ujarnya.