Pengerjaan Insfratuktur Dana Desa Tidak Boleh Diborongkan

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Untuk pengerjaan insfratuktur dana desa tidak boleh diborongkan, melainkan pembangunanya dengan cara padat karya, dengan memperkerjakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi SSos MSi pada acara louncing Penyerahan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kalau yang mengerjakannya masyarakat maka upahnya bisa didapat oleh warga desa itu sendiri, secara tidak langsung hal tersebut memberikan pekerjaan kepada warga,” kata Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi SSos MSi, Rabu (30/5/2018).

Kholid juga menegaskan kepada camat dan kepala dinas PMD agar tidak memberikan rekomendasi penyaluran dana desa kepada desa yang tidak hadir dalam louncing penyaluran dana desa dengan alasan yang tidak jelas.

“Kecuali bagi kepala desa yang beragama hindu yang saat ini sedang melaksanakan upacara keagama, saya maklumi tapi kalau kades yang tidak hadir karena alasan yang tidak jelas, maka saya tidak akan salurkan dana desanya,” ucap Kholid.

Bupati juga akan memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak hadir pada louncing penyerahan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bupati tidak akan mengirimkan dana desa jika kepala desanya tidak hadir dalam louncing tersebut. “Mau dikasih bantuan saja tidak mau hadir kepala desa ini,” tegasnya.

Lalu lanjut Kholid, bagi setiap kepala desa harus memiliki jiwa usaha, salah satunya dengan mengembangkan usaha di desa melalui pengunaan dana desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Karena kalau hanya terus membangun maka keuangan desa tidak akan berkembang. Namun jika dana desa dikelola dengan baik maka peningkatan ekonomi masyarakat akan meningkat, salah satunya dengan mengelola usaha yang berpotensi mengasilkan uang,” ucapnya.

Kemudian bupati berharap dengan Pendamping Desa agar memberikan pendamping kepada kepala desa, agar dapat memberikan masukan kepada kepala desa dalam merencanakan, hingga pembangunan dan pengelolaan Bumdes.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) H Rusman SE mengatakan, masih ada kendala keterlambatan penyaluran dana desa di OKU Timur, hal ini disebabkan karena keterlambatan konsolodasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah.

“Sehingga menggalami keterlambatan mengirimkan berkas ke pusat, jadi dana desa belum bisa di salurkan ke desa, ” jelasnya.