Karena Postingannya di Medsos, Ketua LAI OKUT, Kanda Budi Dilaporkan Ke Polisi

KABAROKUTIMUR.COM, OKUTIMUR – Sebuah lembaga yang berkantor di Wilayah Kacamatan Belitang dilaporkan kepala dinas pemberdayaan desa (PMD) ke Mapolres OKU Timur Rabu (25/7/2018). Laporan tersebut disampaikan langsung oleh H Rusman SE MM selaku kepala dinas PMD yang merasa namanya telah dirugikan dengan sejumlah postingan yang dibuat lembaga yang menamakan diri sebagai Lembaga Aliansi Indonesia (LAI).

Rusman melaporkan ketua LAI atas nama Kanda Budi didampingi pengacaranya dari Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) OKU Timur Herwani SH. Laporan Rusman sendiri teregistrasi dengan Nomor:TBL-B/113/VII/2018/Sumsel/OKUT. Yang diterima langsung oleh Kanit SKPT Aipda Haitami.

Usai membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang RI Nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) KUHPidana, Rusman didampingi Kuasa Hukumnya menggelar jumpa pers dan mengaku sangat dirugikan dengan postingan ketua LAI tersebut di Media Sosial yang menyebut dirinya telah melakukan pemotongan Dana Desa (DD) untuk kegiatan Bimtek Kades yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini belum ada konfirmasi yang memuat dan menyebarluaskan informasi tersebut ke media sosial,” katanya.

Dalam laporan tersebut juga Rusman melaporkan adanya perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Baik pribadi, keluarga maupun lembaga yang dipimpinnya. Bahkan kata dia, seluruh Kepala desa yang ada di OKU Timur merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan tersebut.

“Tentu saja kita sangat dirugikan terlebih yang membuat berita ini sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut Rusman kegiatan Bimtek yang dilakukan untuk kepala desa, Sekretaris Desa maupun bendahara dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam memgelola keuangan desa. Bahkan pelaksanaannya memiliki dasar hukum.

“Bahkan uang untuk kegiatan ini tidak masuk ke Dinas PMD OKU Timur, melainkan langsung ke Lembaga Manajemen Keuangan dan Ilmu Pemerintahan sebesar Rp. 12 Juta untuk Kades dan Bendahara. Kemudian ke Lembaga Menejemen Indonesia (Lemindo) sebesar Rp. 6 Juta,” katanya seraya menegaskan bahwa uang tersebut tidak masuk ke dinas PMD apalagi dirinya pribadi.

Berdasarkan informasi yang disebarkan oleh Kanda Budi kata Rusman, pemotongan Dana Desa dilakukan secara paksa sebesar Rp. 18 Juta per desa oleh Kepala Dinas PMD. Namun sebenarnya pemotongan tidak pernah dilakukan oleh kepala dinas sesuai dengan pemberitaan yang disebarkan oleh Kanda Budi.

“Bimtek ini ada dasar hukumnya sesuai dengan keputusan bersama Kemendagri, Kemendes. Kegiatannya dilakukan di tiga tempat dan melibatkan Kades, sekdes dan bendahara. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta dan Bali untuk Bimtek Kades, kemudian untuk Bendahara desa di Jogjakarta dan Sekretaris Desa di Lampung,” jelasnya.

Sementaran kuasa hukum Rusman, Herwani menjelaskan bahwa apa yang disebarluaskan oleh Kanda Budi yang mengaku dari LAI sangat merugikan kliennya. Terlebih pemberitaan tersebut tidak berimbang dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Menurut Herwani, berita tersebut diduga kuat dengan sengaja disebarluaskan oleh Kanda Budi yang berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia  (LAI). Dia juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang dari Kades.

“Kita meminta kepada pihak kepolisian agar dilakukan gelar perkara apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Sudah delapan hari klien saya menunggu Kanda Budi untuk mengklarifikasi pemberitaan yang disebarkan ke Medsos namun yang bersangkutan tidak kunjung datang,” katanya.

Sementara itu, terlapor Kanda Budi, saat dikonfirmasi mengatakan, berita yang dibuatnya bukan berdasarkan cerita dan berdasarkan ungkapan Kades yang mengakui adanya pemotongan Dana Desa Rp 18 juta yang dilakukan oleh Dinas PMD melalui Camat.

“Kita siap dengan dilaporkan ke kepolisian, karena yang kita ungkapkan sesuai fakta,” ucapnya.

Disinggung mengenai bukti fisik dari pemotongan DD tersebut, Kanda Budi dengan tegas mengatakan, jika bukti pemotongan tersebut ada.

“Namun maaf, untuk bukti pemotongan tidak bisa kami ungkapkan sekarang, tapi jika masuk ke ranah hukum, baru kami akan buka,” pungkasnya.