Penyaluran DD dan ADD Telah Mencapai 60 Persen

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Sebanyak 305 Desa definitif yang ada di Kabupaten OKU Timur, hingga saat ini telah menerima sekitar 60 persen anggaran Dana Desa (DD). Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah sudah diterima sebanyak 70 persen. Rencananya pada bulan ini juga Pemkab OKU Timur akan mengucurkan tahap akhir sebesar 40 persen dan 30 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati OKU Timur HM Kholid MD seusai kegiatan sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di Aula Parai Puri Tani Hotel, Kelurahan Sungai Tuha, Kecamatan Martapura, Senin (3/9/2018).

Menurut Kholid, memang ada beberapa faktor yang lemah dalam penggunaan dana desa. Sehingga setiap tahun dilakukan pelatihan – pelatihan dan studi banding. Sehingga kedepannya nanti penggunaan dana desa bisa lebih bagus lagi.

“Saat ini DD dari APBN yang sudah disalurkan sebanyak 60 persen. Sedangkan yang berasal dari APBD sebanyak 70 persen. Selanjutnya dana dari APBN yang besarannya masih 40 persen akan segera disalurkan pada bulan ini juga,” katanya.

Lalu lanjutnya, sosialisasi dari pihak BPK RI ini bertujuan untuk monitor penggunaan dana desa khusunya diwilayah OKU Timur. Desa yang mendapatkan DD yang berasal dari APBN mencapai Rp 205 miliar dan dari APBD Kabupaten mencapai Rp 88 miliar yang jumlah seluruhnya kurang lebih Rp 293 miliar.

“Agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan tentu dibutuhkan pengawasan dari seluruh pihak. Mengingat dana yang disalurkan pemerintah ke desa sangat besar. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan sosialisasi,” pungkasnya.

Kemudian Kholid juga menambahkan, ada satu desa yang bermasalah, yang hingga kini belum melakukan pengerjaan. Akan tetapi Kepala Desanya sudah berjanji dalam satu pekan akan diselesai pembangunannya. Tapi sayangnya Kholid tidak bersedia menerangkan desa mana yang bermasalah.

“Dalam penggunaan dana desa tentu ada pengawasan baik itu pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal melalui Inspektorat, Polres dan Kejari. Peringatan pertama kita ingatkan dilanjutkan dengan peringatan kedua. Namun jika hingga peringatan ketiga tidak diindahkan tentu akan ada sanksi hukumnya,” tegas Kholid.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumsel Maman Abdurahman SE, MM, menambahkan, pengawasan BPK yang utama adalah dana yang berasal dari APBD dan APBN. Sekarang pihaknya, sedang melakukan pengawasan kinerja berdasarkan hasil pembinaan agar bisa diketahui sejauh mana pembinaan kepada desa-desa.

“Di Sumsel banyak penyimpangan dana desa terutama pelanggaran terhadap kepatuhan peraturan perundangan-undangan, kita sekarang sedang menginventarisir. Namun untuk di OKU Timur sudah terbilang cukup baik, karena dari sebanyak 305 desa hanya ada satu desa yang masih bermasalah,” ungkapnnya.

Dirinya menghimbau kepada semua kepala desa mari membangun negara ini untuk mematuhi ketentuan yang ada. “Ya kita berharap semua kepala desa dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga melalui adanya DD pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” harapnya.

Sekedar informasi, narasumber pada sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, pertama perwakilan dari DPR Bertu Merlas, ST yang merupakan anggota komisi XI DPR. Sedangkan dari BPK Ir. Isma Yatun, MT anggota V BPK dan kepala auditorat V.B BPK Dede Sukarjo, SE, MM, Ak.