Pelayanan Publik Rawan Terjadi Pungli

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Pungutan liar atau Pungli seringkali terjadi di instansi atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal inilah yang perlu diantisipasi agar aksi pungli tidak merebak dan menjadi tradisi yang terjadi di setiap pelayanan publik. Demikian diungkapkan Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tanjaya melalui Kasat Binmas AKP Fauzi Saleh SH saat melakukan Sosialisasi Saber Pungli Tingkat Kecamatan se OKU Timur yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja.

Menurut Fauzi, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Saber Pungli, apapun segala bentuk pungli harus dibasmi. “Dengan cara apapun, dalam bentuk apapun dan di lapisan manapun segala macam bentuk pungli tidak diperbolehkan,” ujar Fauzi yang juga menjabat Kasatgas Pencegahan Saber Pungli Kabupaten OKU Timur.

Dalam sosialisasi yang dihadiri Asisten I Setda OKU Timur Drs Dwi Supriyanto, Kasi Datun Kejari OKU Timur Yulianto Ariwibowo SH serta Camat dari Kecamatan BP Bangsa Raja, Buay Madang, Buay Madang Timur dan Madang Suku II serta para Kades tersebut, dipaparkan mengenai sanksi hukum yang akan diterima bagi pihak yang terlibat dalam praktek pungli.

“Melalui sosialisasi ini kita menggugah kesadaran masyarakat, ASN di semua lini untuk tidak melakukan pungli. Hilangkan budaya di masyarakat “Dak lemak kalau dak ngenjuk” karena itu jelas menyalahi. Mari kita bersama-sama mencegah terjadinya pungli di wilayah OKU Timur,” ajaknya.

Ditambahkan Fauzi, sasaran empuk terjadi praktek pungli adalah pelayanan publik seperti kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Samsat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya pembuatan kartu kuning dan pelayanan lain yang berkaitan dengan perizinan. “Masyarakat atau pemohon seringkali menginginkan proses yang cepat walau harus mengeluarkan biaya lebih. Untuk itu, regulasi perizinan harus sederhana, praktis dan mudah sehingga tidak ada peluang terjadinya praktek pungli,” jelas Fauzi.

Sementara itu, Asisten I Setda OKU Timur Dwi Suprianto saat membuka Sosialisasi Saber Pungli Tingkat Kecamatan se OKU Timur mengatakan, budaya pungli harus dihilangkan mulai dari tingkat terendah di desa. “Karena itu setiap kepala instansi harus selalu mengingatkan bawahannya agar tidak melakukan Pungli yang pada akhirnya berubah menjadi korupsi.

“Dampak yang terjadi akibat pungli berpengaruh pada kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu Presiden sudah membentuk tim Saber Pungli. Selain itu masyarakat dihimbau agar mengetahui aturan, seperti saat akan membuat KTP ataupun yang lainnya, untuk tidak memberi imbalan agar prosesnya cepat selesai,” ujar Dwi.