Sengketa Tanah Tak Kunjung Usai, Warga Desa Campang Tiga Ulu Demo DPRD dan Pemkab

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Karena tak kunjung usai, sengketa tanah antara masyarakat Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka dengan PT Laju Perdana Indah (LPI) membuat masyarakat Desa Campang Tiga Ulu dan sekitar melakukan aksi demo ke DPRD OKU Timur dan Pemkab OKU Timur. Tiba di halaman DPRD OKU Timur ratusan massa yang datang menggunakan 4 unit truk dan beberapa mobil pribadi ini langsung berorasi sembari membentangkan spanduk dan poster.

Untuk itu masyarakat yang tergabung Forum Masyarakat Campang Tiga Ulu Bersatu menuntut agar penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai oleh PT LPI cepat tuntas. Saat di gedung wakil rakyat ini mereka diterima Wakil Ketua DPRD Ir Hj Juniah MP didampingi beberapa anggota dewan lainnya untuk berdialog di ruang rapat bersama perwakilan massa.

Menurut Diki Zumarlian salah seorang pendemo mengatakan, sebagai wakil rakyat DPRD berperan menyelesaikan sengketa yang terjadi selama ini. Bahkan kata dia, dirinya khawatir jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan menjadi pemicu terjadi permasalahan yang cukup besar.

“Namun sayangnya selama ini para wakil rakyat kita hanya diam tanpa bisa berbuat hingga permasalahan kita berlarut-larut tak kunjung selesai,” ujarnya.

Sementara, Jaimarta dari Posko Pemenangan Pancasila yang menjadi pendamping masyarakat, menambahkan ada bentuk penjajahan gaya baru oleh Indoofod dalam hal ini PT LPI. Kondisi ini semakin miris ketika sudah dua tahun kepala daerah atau Bupati OKU Timur saat inj  tidak bersedia menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Lahan warga yang diambil perusahaan ini seluas 332 hektar,  yang harus diganti oleh PT LPI karena pada tahun 1978 sudah ada Desa Sungai Dua dan sudah ada penduduk. Pada tahun 2002 PT LPI baru masuk dan meminta lahan ini diserahkan dan akan dibayar tapi belum dibayar HGU sudah keluar. Oleh karena itu masyarakat meminta bupati untuk menyelesaikan masalah ganti rugi. Jika masalah ini tidak selesai kami minta bupati untuk mengambil tindakan tegas,” ungkapnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD OKU Timur  Ir H Juniah MP kepada massa mengatakan kehadiran PT LPI sedikitpun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan daerah. “Oleh sebab itu Kami siap bersama rakyat menyelesaikan masalah ini, langkah yang tepat bupati harus menghadirkan pimpinan PT LPI,” ungkapnya.

Setelah berorasi dan dialog di DPRD OKU Timur, massa kemudian bergerak menuju Pemkab OKU Timur dan melakukan dialog dengan Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi SSos MSi. Dihadapan massa, Kholid menjelaskan, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemkab OKU Timur, untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara untuk menghadirkan pihak PT LPI untuk duduk bersama diakui Kholid susahnya bukan main.

“Langkah pertama kami memanggil LPI untuk menyelesaikan masalah namun perusahaan menawarkan dana kerohiman, untuk nilai kami belum sampai membahasnya. Saya pernah berusaha menemui pimpinan LPI tapi tidak ditemui oleh pihak perusahaan,” terangnya.