Tahun 2018, Kejari OKU Timur Kembalikan Uang Negara Sebanyak Rp 2,4 M

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Sepanjang tahun 2018 Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur telah berhasil mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 2.420.687.206,36. Pengembalian tersebut melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus) Rp. 630.190.264 dan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rp. 1.790.496.942, 36. Penegakan hukum yang tegas tidak semata memberikan efek jera dengan memberikan hukuman pada pelaku saja. Melainkan juga mengoptimalisasikan upaya pengembalian dan penyelamatan keuangan negara yang hilang akibat korupsi. Hal ini disampaikan oleh Kajari OKU Timur Ismaya Hera Wardanie SH, MHum, saat peringatan Hari Anti Korupsi Internasional.

Jadi semangat kami bukan hanya sekedar untuk memenjarkan pelaku pindana korupsi tapi kita lebih konsen kepada pengembalian kerugian keuangan negara yang menjadi tugas dan kewenangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada OPD yang telah bekerjasama dengan kami karena sudah mengembalikan kelebihan hasil pemeriksaan BPK yang dianggap akibat kelebihan bayar,” katanya.

Saat ini Kejari OKU Timur, lajut kata Ismaya, sedang menangani satu kasus korupsi pembangunan jalan. Kasus ini sudah selesai tahap penyidikannya dan sudah ditetapkan tersangka dari swasta itu merupakan pengerjaan proyek jalan dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,3 miliar yang mengakibatkan  kerugian negara mencapai sebesar Rp300 juta.

“Sekarang kita sedang terus mendalami kasus yang tengah kita tangani. Kasus ini sudah masuk pada tingkat penyidikan bahkan penyidik Kejaksaan sudah menetapkan satu tersangka dari pihak swasta,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan kendala yang dihadapi instasinya jumlah personil sangat terbatas. Tapi itu tidak menghambat kinerja dari Kejari OKU Timur. Karena pihaknya ada skala prioritas dalam menangani kasus yang ada.

“Kasus korupsi tetap kita tindak lanjuti setelah ada bukti kerugiannya. Tidak ada target dalam penanganan kasus korupsi tapi apa yang ada dihadapan kita akan kita kerjakan,” tegasnya.

Sedangkan di dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) ini sebaiknya dijadikan momentum untuk menuju kearah yang lebih baik dengan tidak melakukan korupsi. HAKI ini merupakan gerakan seluruh bangsa, dampak dari korupsi ini sangat merugikan.

Untuk pendampingan melalui TP4D sudah banyak diantaranya pengadaan Damkar di Satpol PP dan Damkar OKU Timur,  pekerjaan di Kemenag, RSUD Belitang, Diperindag, pengadaan buku Diknas. Proses pendampingan terlebih dahulu harus ada permohonan dari instansi yang menginginkan pendampingan,” imbuhnya.