Belum Melapor, 110 Pejabat OKU Timur Terancam Dicopot

Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Timur Jumadi SSos

KABAROKUTIMUR.COM | OKU TIMUR – Sampai saat ini baru 112 orang yang sudah melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN). Semestinya sebanyak 222 pejabat di Kabupaten OKU Timur yang wajib melakukan pelaporan. Sementara sebanyak 110 orang lagi belum melaporkan LHKPN walau LHKPN wajib bagi pejabat Eselon II dan Eselon III dilingkungan Pemkab OKU Timur.

Sehingga, mengakibatkan 110 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN siap-siap mendapatkan sanksi tegas dari Bupati dan pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Timur Jumadi SSos. Dikatakan Sekda jika hingga batas waktu terakhir yaitu 31 Desember mendatang, pejabat yang wajib LHKPN belum melakukan pelaporan dan penginputan data siap-siap diberi sanksi. Sanksi dimaksud mulai dari turun pangkat dan turun jabatan hingga pencopotan dari jabatan.

“Hal ini sesuai dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Koordinasi pencegahan kordinator wilayah Sumatera, beberapa waktu lalu. Dari 222 orang pejabat OKU Timur yang wajib LHKPN, sebanyak 107 orang sudah selesai lapor dan terverifikasi KPK, 5 orang sudah menyerahkan LHKPN dan tinggal menunggu entri data. Selebihnya 110 orang lagi belum menyerahkan LHKPN,” ujar Sekda, saat diwawancarai salah satu wartawan.

Lalu lanjut kata dia, adapun ke 110 pejabat tersebut terdiri dari 6 orang pejabat esselon II, 12 orang camat dan 92 orang pejabat esselon III mulai dari Kepala Bidang (Kabid) maupun Kepala Bagian (Kabag). Selain itu, untuk syarat melakukan LHKPN, pejabat terlebih dahulu harus mengurus berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk penginputan data wajib dilakukan dengan pendampingan dari BKPSDM OKU Timur, karena data tersebut akan masuk didata KPK.

“Oleh karena itu saya ingatkan kembali kepada pejabat yang wajib LHKPN agar segera membuatnya. Jika tidak mengerti bisa dipandu oleh BKPSDM. Jangan sampai nanti terkena sanksi baru mau membuat. Terlebih pada Januari nanti KPK akan datang ke OKU Timur,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Timur Drs H Juanda MM menambahkan, sejauh ini pihaknya terus menerina laporan LHKPN sampai dengan 31 Desember 2018.

“Jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ada pejabat yang belum menyerahkan LHKPN maka kita akan memberikan sanksi. Dimana sanksi terberat adalah dicopot dari jabatannya,” tegas Juanda.