Menyoroti 100 Hari Kinerja Gubernur Sumsel 

Oleh : Alip D. Pratama, SH., MH.

Direktur Eksekutif Center for Democracy and Civilization Studies, CDCS

Tradisi mengevaluasi 100 hari kinerja para Pejabat Publik pada dasarnya, bisa dibilang merupakan sebuah tradisi yang baru benar-benar marak setelah negara kita memasuki periode pasca reformasi.

Dengan semakin menggeliatnya kehidupan civil society, dan semakin terfasilitasinya elemen tersebut dalam berkontribusi aktif menyoroti setiap kinerja dan performa pejabat publik, maka kemudian tradisi mengevaluasi 100 hari kinerja pejabat publik menemukan relevansinya.

Sebagai lembaga kebijakan strategis yang berbasis di Sumatera Selatan (Sumsel), CDCS mencoba untuk berperan serta dalam menyoroti 100 hari kerja Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Sumsel.

Tanggal 8 Januari 2019 yang lalu, menjadi titik penggenap telah berlangsung 100 hari kinerja Sang Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

Dalam menyoroti kinerja mereka, CDCS menjadikan 9 program prioritas HDMYsebagai indikator dalam menilai 100 hari kinerja Sang pemimpin terpilih tersebut.

Sembilan (9) program prioritas tersebut, dipublikasikan secara masif oleh HDMYpasca pidato pelantikannya yang diselenggarakan di depan Tugu Monpera, Palembang.

Kepada publik dan komunitas pers, HDMYjuga mengulangi bahwa selama 100 hari kerjanya, dia akan mengisinya dengan menjalankan 9 program prioritas yang diantaranya;

1. Mempercepat pembenahan infrastrukur, perbaiki jalan rusak, bangun akses jalan antar wilayah;

2. Membenahi Program Sekolah Gratis;

3. Membenahi Program Berobat Gratis;

4. Membina kehidupan relijius, membangun rumah tahfiz. Memperhatikan insentif guru ngaji dan sejenisnya;

5. Program Desa Luhur Mandiri melalui penempatan 10.000 sarjana pendamping desa untuk membangkitkan bidang perekonomian dan keagaaman;

6. Membenahi pasar hilirisasi produk perkebunan dan pertanian;

7. Pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, bantuan modal dan bedah rumah;

8. Buka wawasan rakyat, bangun taman bacaan dan internet;

9. Benahi transportasi publik, pindahkan angkutan batu bara khusus. CDCS berkesimpulan bahwa, hampir semua program prioritas tersebut merupakan jenis program yang sifatnya populis, yang artinya berorientasi pada kebutuhan pokok/riil masyarakat.

Maknanya, pasca dilantik dan resmi menjadi Pemimpin tertinggi di Sumsel, HDMY ingin memberikan sebuah impresi/kesan kepada masyarakat bahwa HDMY, meskipun telah memenangi kontestasi politik yang berdarah-darah dan juga dipenuhi oleh konflik kepentingan sepanjang perhelatan pilkada 2018 yang lalu, tetap mendudukkan rakyat sebagai pemegang saham tersebesarnya.

Tapi menjadi tidak menarik karena, rupanya dalam prosesnya, rakyat Sumsel hanya disuguhi berbagai macam aneka kegiatan formalitas oleh Pemprov Sumsel.

Formalitas dalam artian, setiap dinas terkait yang bersinggungan dengan 9 program prioritas tadi, hanya nampak berlomba-lomba untuk menjadi event organizer (EO) yang melaunching setiap program prioritas tadi, dan kemudian misi selesai.

Misal, pada tanggal 15 Oktober 2018, diberitakan oleh Detik, bahwa Kemenag Sumsel telah meresmikan Rumah Tahfidz di MAN 3 Palembang; atau pemberitaan pada 23 Oktober 2018 oleh Sripoku, justru Forum Percepatan Pembangunan Sumsel nampak gamang dalam menerjemahkan program prioritas HDMY yang ke enam, yakni Membenahi pasar hilirisasi produk perkebunan dan pertanian.

Forum percepatan justru diberitakan kebingungan dalam menarik investor agar mau menanamkan investasinya di Sumsel.

Ini tentu sebuah ironi. Bagaimana bisa di tengah arus optimisme yang terus-menerus dipancarkan oleh Herman Deru dari setiap mimbar dan podium, namun justru tim eksekutornya mengalami kegagapan dalam  menerjemahkan visi besar dirinya.

Pada dasarnya, publik menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar “melaunching program”.

Apalagi jika hal tersebut hanya sebatas gimmick politik saja.

Lebih dari itu, publik menginginkan agar setiap elemen eksekutif bertransformasi menjadi alat bagi Gubernur yang terpilih guna menjelaskan, memaparkan, hingga merinci, visi-misi dan arah pembangunan Sumsel selama 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan HDMY.

Jika kita lihat setiap website dinas-dinas di Pemerintahan Provinsi Sumsel, website tersebut nampak seperti sebuah kolong ranjang yang telah dipenuhi oleh sarang laba-laba.

Maksudnya, pucuk pemerintahannya telah berganti menjadi rezim yang baru, namun, selama 100 hari kerja Gubernur terpilih, kita masih disuguhi berita-berita yang tidak di-up-to-date oleh tiap dinas terkait, dan website tersebut, malah sedikit sekali.

Bahkan, bisa dikatakan tidak ada yang memuat, atau bahkan membingkai diri mereka dalam frame 9 program prioritas HDMY. Masih terjadi diskoneksi antara pucuk pimpinan dan sistem operasionalnya.

Selain masalah launching dan diskoneksi, masyarakat masih disuguhi dengan berlarut-larutnya penyelesaian duduk perkara klub sepak bola kebanggaan wong kito.

Berhari-hari, masalah klub sepak bola tersebut menjadi tajuk utama dalam setiap harian pemberitaan.

Seolah-olah, energi pembangunan kita ini, hanya dihabiskan untuk mengurusi urusan sepak bola saja. Pertanyaan retorisnya setidaknya ada dua; Apakah masalah tersebut melebihi kapasitas Sang Pemimpin, atau, justru Sang Pemimpin yang kurang tepat dalam memilih orang-orang yang diamanatkan untuk menyelesaikan urusan tersebut.

Memang urusan sepak bola, telah mendarah daging di dalam sanubari rakyat kita.

Namun, kalau kemudian Pemprov malah terus-menerus harus membagi energinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami pikir Sumsel bukan hanya sekedar sepak bola saja.

Selama 100 hari ini, dalam konteks fiksasi persoalan Sriwijaya FC, HDMY nampak masih berada dalam lorong gelap.

Mungkin semakin ke sini HDMY semakin menemukan cahaya, namun setidaknya, jika kita menyimak plot ceritanya, cahaya itu belum akan terjamah selama satu semester yang akan datang.

Namun setidaknya ada tiga kebijakan yang telah diambil oleh HDMY, yang oleh kebijakan tersebut, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Pertama mengenai diaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Akta Nikah (P3N) per 1 november 2018 yang lalu

Harus diakui, kebijakan ini sangat relevan dan membantu sekali bagi masyarakat.

Setidaknya masyarakat tidak mesti menunggu lama, dan dibikin pusing jika ingin mengurus urusan nikah.

Yang kedua adalah tentang dicabutnya Pergub Nomor 23/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Jalanan Umum.

Terhitung sejak tanggal 8 November 2018, aturan sudah mulai diberlakukan.

Dan ketiga mengenai kebijakan penggunaan KTP untuk berobat gratis.

Yang memudahkan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Agar bisa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan akses kesehatan oleh Negara dengan hanya bermodalkan KTP dan juga Kartu Keluarga.

Dari tiga kebijakan tersebut, dalam catatan CDCS, kebijakan mengenai pencabutan Pergub No. 23/2013 merupakan kebijakan yang cukup kontroversial.

Memang urusan truk batubara yang membuat macet dan merusak jalan umum di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel, telah menjadi keluhan dan polemik tersendiri.

Dan kebetulan dalam janji kampanyenya, HDMY mengambil sikap tegas untuk melarang melintasnya Truk Batubara di jalanan umum.

Namun rupanya kebijakan itu memancing respon yang cukup masif dari sejumlah kelompok kepentingan, terutama pengusaha batubara dan rakyat yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada dinamika bisnis tersebut.

Sejauh ini, CDCS masih belum melihat bagaimana respon HDMY secara adil dalam menyikapi pro-kontra mengenai Truk Batubara ini. CDCS tentu sangat mendukung dengan kebijakan pencabutan Pergub tersebut.

Namun bagaimanapun, HDMY juga harus memiliki solusi taktis dengan adanya dampak pelarangan truk batubara yang melintasi jalan umum tersebut, misal; pengangguran.

Sebab, respon HDMY dalam menanggulangi dampak pencabutan Pergub tersebut, akan erat kaitannya dengan optimisme Pemprov Sumsel yang mematok tahun 2019 ini sebagai tahun yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan satu digit.