APK Tak Sesuai Aturan Diturunkan Paksa

KABAROKUTIMUR.COM, Martapura – Tim gabungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Timur yang berkoordinasi bersama Sat Pol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan serta Polres OKU Timur menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan diturunkan paksa. Sebanyak puluhan APK tersebut merupakan milik Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Selain APK berupa baliho dan spanduk, penertiban juga dilakukan terhadap mobil branding.

Menurut Ketua Bawaslu OKU Timur Ahmad Ghufron SE didampingi Kordiv Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga Benny Tenagus SKM mengatakan, APK yang diturunkan merupakan APK yang berbayar seperti bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar atau Billboard. Dimana APK yang boleh dipasang menggunakan billboard hanya APK yang difasilitasi oleh KPU. Petugas gabungan melakukan penyisiran disetiap titik, dan melakukan penertiban secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Tujuannya untuk menciptakan kondisi kondusif menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Bahkan karena baleho posisinya tinggi petugas menggunakan mobil tangga untuk melepas APK.

“Penertiban APK dilakukan dibeberapa lokasi yang menggunakan Billboard dan melanggar Perda. Penurunan APK ini dibagi dalam dua tim yang melakukan penyisiran mulai dari kawasan Martapura sampai ke wilayah Belitang. Penertiban ini sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI dan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sumsel,” katanya.

Lalu lanjut kata dia, untuk proses penertiban dan pelepasan APK pihak Bawaslu OKU Timur berkoordinasi bersama Sat Pol PP dan Damkar serta Dinas Perhubungan OKU Timur untuk melepas dan menertibkan mobil branding.

“Untuk proses penertiban APK yang wajib melepas adalah pihak Pol PP, bukan Bawaslu. Dimana kita hanya memberikan data APK mana yang wajib ditertibkan. Bawaslu hanya mendampingi petugas saat melaksanakan penertiban APK,” jelas Beni.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, APK yang diturunkan paksa didominasi oleh APK Caleg DPR RI. Selebihnya APK milik caleg DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten. APK yang diturunkan kemudian dibawa ke kantor Bawaslu OKU Timur.