Beranda OKU TIMUR Gelar Rakor Guna Hindari Konflik Sosial

Gelar Rakor Guna Hindari Konflik Sosial

BAGIKAN

kabarokutimur.com | OKU Timur – Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lahan, Pemerintah Kecamatan Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Perhutanan sosial dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung saka di Desa Mendah. Sehingga dalam pelaksanaan program perhutanan sosial nantinya dapat terlaksana dengan baik dan rakyat merasa aman dan nyaman dan tidak terjadi konflik sosial, sesuai dengan undang undang yang berlaku pada keputusan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan.

Camat Jayapura Sugiarto SE MM saat diwawancarai wartawan mengatakan, agar semua pihak terkait saling bersinergi, guna menghasilkan data final, agar lahan yang diikutsertakan dalam usulan program perhutanan sosial tidak lagi tumpang tindih usaha masyarakat dalam kawasan. Sehingga dengan dikeluarkannya SK Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial tidak terjadi permasalahan terkait lahan garapan.

“Jadi saya sangat mengharapkan permasalahan tumpang tindih lahan, tidak terjadi lagi wilayah Kecamatan Jayapura, agar program perhutanan sosial dapat terlaksana dan rakyat merasa aman dan nyaman,” katanya.

Bagi kelompok Tani, lanjut kata Sugiarto, yang sudah keluar SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial, diminta untuk menyerahkan salinan atau fotokopi SK tersebut. Serta dilampirkan juga data-data atau bukti pengajuan dari kelompok tani hutan dokumen yang diminta agar diserahkan kepada Camat Jayapura guna dilakukan verifikasi data.

“Bagi lahan yang terjadi tumpang tindih akan diadakan musyawarah demi tidak terjadinya konflik sosial, kemudian kita meminta kepada Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD KHP Wilayah 7 mekakau Saka, di dalam rencana pemasangan patok batas, bagi hak usaha yang sudah keluar SK Kementerian, tentang perhutanan sosial supaya melibatkan pihak desa Kecamatan aparat hukum yang terkait,” lanjutnya.

Selain itu, bagi hak usaha masyarakat khusus di Dusun Fajar Jaya (T) yang terjadi tumpang tindih segera melampirkan bukti keterangan usaha yang dimiliki kepada tim desa, kecamatan atau UPTD Mekakau Saka untuk dilakukan verifikasi. “Bagi lahan usaha yang terjadi tumpang tindih akan diadakan musyawarah agar tidak terjadi konflik sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Tata Pemerintah Kabupaten OKU Timur Yuli Akman SE MM menyampaikan, perlunya tertib administrasi  agar mempermudah pelaksanaan program Tora dan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi atau hutan lindung Saka di desa Mendah Kecamatan Jayapura.

“Kita mewakili pemerintah Kabupaten OKU Timur sangat mengharap agar masyarakat yang memiliki lahan, untuk melengkapi administrasi, guna mempermudah pelaksanaan program tora di OKU Timur,” jelasnya.

Sedangkan, KBO Binmas IPDA Albert mengatakan dirinya mendukung penuh terhadap program pemerintah, sesuai dengan peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang program Tora dan perhutanan sosial.

“Tentu kita mendukung penuh dengan menyukseskan Program Tora di Bumi Sebiduk Sehaluan ini, khususnya di wilayah kecamatan Jayapura,” pungkasnya.

Dalam Rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yuli Akman, KBO Binmas IPDA Albert, Kepala UPTD KPH Mekakao Saka yang diwakili Heri Antoni, Babinsa Desa Mendah Serda Doha, Kepala Desa Mendah Risdalena dan semua penggurus kelompok tani Hutan di Kawasan Hutan Produksi atau Hutan Lindung Saka.