Beranda OKU TIMUR Pengisian Jabatan Plt Menunggu Tahapan Seleksi JPT

Pengisian Jabatan Plt Menunggu Tahapan Seleksi JPT

BAGIKAN

KABAROKUTIMUR.COM, OKU TIMUR – Sebanyak tiga jabatan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabaupaten (Pemkab) OKU Timur saat ini diisi Jabatan Pelaksana tugas (Plt). Adapun ketiga Jabatan eselon II tersebut yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sekertaris DPRD (Sekwan).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Timur Drs H Juanda melalui Kabid Mutasi dan Pengembangan Risman Sukri, S. IP, MM mengatakan, pengisian jabatan Plt ini menunggu hingga selesainya tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT). Seleksi JPT saat ini masih dalam tahapan menunggu hasil rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nantinya hasil seleksi dari JPT ini yang akan mengisi Kepala Dinas Definitif.

“Tahapan seleksi JPT juga cukup ketat melalui beberapa tahapan mulai dari persyaratan Administrasi, wawancara, Asessmen dan Persentase makalah. Pansel JPT diketuai oleh Sekda, Sekretarisnya Kepala BKPSDM dan anggota dari BKN serta dari Akademisi perguruan tinggi Unsri,” katan Risman saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (10/7/2019).

Dikatakan, jabatan Plt ini disebabkan jabatan kepala dinas Definitif sebelumnya masuk usia pensiun dan ada juga karena pindah ke luar Daerah. “Ada tiga Jabatan Kadin di OKU Timur diisi Plt, sebab Kadin sebelumnya ada yang pindah dan pensiun. Pejabat yang mengisi ada yang dari Sekdin dan ada yang dirangkap Jabatan oleh Kepala Badan Kesbangpoll,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hasil seleksi JPT ini nantinya akan dikirim ke KASN, setelah itu KASN mengirim kembali ke Pansel dengan mengeluarkan rekomendasi yang telah diranking. Ketika ditanya kapan pelantikan Kepala Dinas Definitif Risman menyatakan belum mengetahui pasti kapan adanya pelantikan pejabat.

“Rekomendasi dari KASN itu akan jadi acuan Bupati untuk menentukan siapa yang layak dan berkompeten untuk mengisi jabatan Kepala Dinas atau eselon II Definitif,” ujar Risman.

Sekedar informasi menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran serta tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.