Beranda Berita Usulkan Empat Poin Rencana Perubahan Anggaran

Usulkan Empat Poin Rencana Perubahan Anggaran

BAGIKAN

KABAROKUTIMUR.COM, OKU TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur mengusulkan empat poin rencana perubahan anggaran. Penyampaian usulan ini disampaikan oleh Bupati OKU Timur HM Kholid MD saat Rapat paripurna ke-IV masa persidangan ke-II dengan agenda membahas dan meneliti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kabupaten OKU Timur anggaran 2019, Kamis (11/7/2019).

Bupati OKU Timur HM Kholid MD dalam sambutannya mengatakan, empat poin tersebut antara lain pertama perubahan kebijakan pendapatan daerah, kedua perubahan kebijakan belanja daerah, ketiga perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Serta yang ketiga perubahan kebijakan pembiayaan daerah, keempat pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun anggaran 2019 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikannya dan adanya perubahan sasaran kegiatan termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang perlu dilakukan penyempurnaan baik program maupun kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

“Selain itu perlu dilakukan penyempumaan alokasi anggaran untuk pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga (utang jangka pendek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyesuaian agar Program dan Kegiatan dapat sejalan dengan dinamika pembangunan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Selanjutnya dirinya menjelaskan, bahwa pengusulan perubahan ini sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan sebelumnya, kedua keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja. Serta yang ketiga keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat keadaan darurat, dan yang kelima keadaan luar biasa,” jelasnya.

Sementara itu, pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPRD Ir Hj Juniah MP menyampaikan, untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan tim anggaran. “Kepada tim anggaran untuk segera membahas KUPA dan PPAS,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.